menitindoensia, JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD. Usulan ini dinilai lebih efisien dibanding mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Sekjen Gerindra, Sugiono, mengatakan partainya memandang opsi tersebut layak dipertimbangkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Menurutnya, pemilihan melalui DPRD dapat memangkas banyak aspek, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga anggaran dan ongkos politik. Sugiono menilai pembiayaan pilkada langsung telah membengkak tajam dalam satu dekade terakhir.
BACA JUGA:
Usulan Pilkada Lewat DPRD Mencuat, PKB: Semua Bergantung Putusan MK
Ia memaparkan, pada 2015 dana hibah APBD untuk pilkada menembus hampir Rp7 triliun. Angkanya terus melonjak hingga lebih dari Rp37 triliun pada 2024.
“Itu jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal produktif, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ini perlu kita pertimbangkan,” katanya.
BACA JUGA:
Putusan MK Pisahkan Pemilu: Pilkada Digelar 2031, Masa Jabatan DPRD Diperpanjang!
Sugiono juga menyoroti tingginya biaya kampanye yang kerap menjadi hambatan bagi sosok berkompeten untuk maju sebagai kepala daerah.
“Biaya kampanye itu mahal, prohibitif. Kita harus cari cara agar orang-orang yang punya kemampuan mengabdi tidak tersandung karena biaya yang luar biasa,” tegasnya.
Ia memastikan mekanisme pemilihan lewat DPRD tetap demokratis karena anggota legislatif merupakan representasi pilihan rakyat. Bahkan menurutnya, akuntabilitas justru bisa lebih ketat.
“Kalau partai ingin tetap hadir di daerah, mereka harus mengikuti kehendak konstituennya,” lanjutnya.
Gerindra juga menilai pemilihan via DPRD dapat mengurangi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul saat pilkada langsung.
Untuk itu, Sugiono mendorong agar rencana tersebut dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Masyarakat tetap harus punya akses mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tertutup,” pungkasnya.
