menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tengah mengkaji wacana pembentukan satuan kerja (satgas) lintas instansi yang berfungsi memfasilitasi dialog dalam penyampaian aspirasi publik.
Wacana tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Makassar, Senin (9/2/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menegaskan bahwa gagasan itu masih bersifat konseptual.
“Bapak Gubernur mendapatkan masukan dan saran tentang pembentukan satgas. Tapi substansi dari ide ini adalah membuka ruang dialog dan aspirasi tanpa merugikan masyarakat serta kepentingan umum,” ujar Salim, Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan, pembahasan belum mengarah pada pembentukan struktur resmi maupun kebijakan operasional. Fokus kajian justru pada penguatan mekanisme komunikasi agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara terbuka dan dipahami dengan baik oleh pemerintah.
BACA JUGA:
Wagub Sulsel Soroti Maraknya Anak Jalanan Perempuan, Siapkan Langkah Terpadu
Menurutnya, aktivitas penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun, diperlukan pengelolaan komunikasi yang efektif agar kebebasan berpendapat tetap berjalan seiring dengan ketertiban umum.
Data kepolisian di Makassar menunjukkan adanya peningkatan jumlah aksi demonstrasi sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena tersebut dinilai sebagai realitas sosial yang perlu dikelola melalui pendekatan dialog dan saling menghormati.
Di sisi lain, Sulawesi Selatan juga mencatat capaian positif dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai bagian dari evaluasi kebijakan berbasis data.
Dalam konteks pembangunan, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka sembari memastikan iklim daerah tetap kondusif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Sulsel tercatat mengalami pertumbuhan signifikan.
“Kajian ini diarahkan untuk memastikan prinsip dialog, kebebasan berpendapat, dan ketertiban umum berjalan seimbang demi kepentingan publik,” jelasnya.
Pemprov Sulsel memastikan setiap langkah yang diambil akan mempertimbangkan prinsip demokrasi, kepentingan masyarakat luas, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
