Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar (kanan) menerima delegasi Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia yang dipimpin Professor Anthony Lawler di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (2/3/2026). Pertemuan membahas penguatan regulatory reliance dan joint assessment pasca capaian status WHO Listed Authority (WLA).
Kemitraan BPOM dan TGA Australia memasuki fase strategis pasca status WHO Listed Authority (WLA), dengan fokus pada regulatory reliance dan joint assessment untuk mempercepat akses obat inovatif yang tetap aman dan bermutu.
menitindonesia, JAKARTA — Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., memperkuat kemitraan strategis dengan Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia melalui pengembangan skema regulatory reliance dan joint assessment, menyusul capaian status WHO Listed Authority (WLA) kedua lembaga pada 2025.
Taruna menerima delegasi TGA di kantor BPOM, Jakarta, Senin (2/3/2026). Delegasi Australia dipimpin Head of TGA Professor Anthony Lawler, didampingi Assistant Secretary International Regulatory Branch Michael Wiseman serta Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Australia di Jakarta Gita Kamath.
Pertemuan itu bukan hanya agenda diplomatik rutin. Kedua lembaga kini berada pada posisi sejajar setelah sama-sama menyandang status WLA, pengakuan internasional atas kematangan sistem regulasi obat dan vaksin.
“Status WHO Listed Authority bukan hanya simbol pengakuan global. Ini adalah fondasi untuk membangun kemitraan yang lebih setara, berbasis kepercayaan, dan saling mengandalkan,” ujar Taruna.
Menurut dia, pendekatan regulatory reliance memungkinkan regulator memanfaatkan hasil evaluasi otoritas lain yang terpercaya untuk mengurangi duplikasi proses tanpa mengurangi standar mutu, keamanan, dan khasiat produk terapetik.
Reliance, Joint Assessment, dan Arah Baru Kolaborasi
Kerja sama BPOM dan TGA telah berlangsung sejak 2018 melalui Exchange of Letters. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi diperluas melalui program Internship dalam kerangka Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP), mencakup farmakovigilans dan marketing authorization.
Taruna menilai program tersebut memberi pemahaman lebih komprehensif terhadap sistem evaluasi dan pengambilan keputusan regulatori TGA, termasuk pendekatan berbasis siklus hidup produk.
“Kita tidak lagi berada pada tahap capacity building semata. Arah kita adalah strategic regulatory collaboration, termasuk work-sharing untuk produk tertentu,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, BPOM juga mempromosikan Indonesia sebagai clinical trial hub di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia dinilai memiliki populasi besar, jejaring rumah sakit luas, serta sistem pengawasan uji klinik yang semakin kuat.
Selain itu, kedua pihak membahas penguatan e-labeling, transformasi digital sistem regulatori, serta penerapan conditional approval dengan pengawasan pre dan post-market yang lebih ketat.
Taruna menegaskan regulator saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari terapi gen dan advanced therapy medicinal products (ATMP), resistensi antimikroba, hingga produk nikotin generasi baru.
“Perkembangan inovasi berjalan cepat. Regulasi harus adaptif, berbasis sains, dan diperkuat dengan kolaborasi internasional,” ujarnya.
Head of TGA Professor Anthony Lawler menyambut baik penguatan kemitraan tersebut. Ia menilai capaian WLA oleh BPOM mencerminkan kematangan sistem regulasi Indonesia.
“The recognition of both TGA and BPOM as WHO Listed Authorities reflects the maturity of our regulatory systems. It creates a strong platform for mutual reliance and deeper regulatory cooperation,” kata Lawler.
Menurut dia, pendekatan joint assessment dan pertukaran informasi akan meningkatkan efisiensi proses regulatori sekaligus mendukung akses masyarakat terhadap produk medis yang aman dan berkualitas.
Pertemuan ini juga berlangsung dalam konteks bergabungnya Indonesia ke WHO Western Pacific Regional Office (WPRO) pada Mei 2025. Taruna menegaskan Indonesia siap berkontribusi dalam penguatan sistem regulatori kawasan, termasuk mendukung negara-negara yang tengah mengejar WHO Maturity Level 3.
Dengan status WLA dan arah kolaborasi yang lebih terstruktur, kemitraan BPOM–TGA memasuki fase baru yang berfokus pada percepatan akses terapi inovatif sekaligus penguatan standar pengawasan kesehatan publik.
