menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/2/2026).
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan Musrenbang menjadi momentum penting untuk menentukan prioritas pembangunan kota sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional dan provinsi.
“Musrenbang hari ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029,” ujar Munafri.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Munafri menjelaskan, tema pembangunan Makassar tahun 2027 adalah “Akselerasi pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju Makassar unggul dan berkelanjutan.”
Menurutnya, Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki peran strategis sebagai motor pembangunan regional.
“Kota Makassar harus menjadi lokomotif pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur,” katanya.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Bentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok di Tiap OPD
Empat Prioritas Pembangunan
Munafri menyebut terdapat empat pilar utama pembangunan Makassar pada 2027.
Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan. Fokusnya pada peningkatan kualitas jalan, konektivitas antarwilayah, revitalisasi drainase untuk mengurangi banjir, serta penguatan transportasi publik terintegrasi.
Kedua, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Program yang didorong antara lain peningkatan ruang terbuka hijau, modernisasi pengelolaan sampah menjadi energi melalui proyek PSEL, serta peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah kota menargetkan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan termasuk vokasi, serta penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi digital.
Keempat, transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Program ini mencakup integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi data melalui program Satu Data Makassar.
“Transformasi digital ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik,” jelasnya.
Munafri juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan program pembangunan berorientasi pada hasil serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan Musrenbang menjadi forum penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang menjadi langkah penting agar pembangunan di Makassar tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” katanya.
Ketua DPRD Makassar Supratman menambahkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD yang dihimpun dari aspirasi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Fokusnya antara lain pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan sosial,” ujarnya.
Ia berharap Musrenbang dapat menghasilkan program pembangunan yang realistis, terukur, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar.
