menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Kecamatan Manggala dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Musrenbang yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Menurut Supratman, sejumlah solusi teknis telah dibahas untuk mengurangi dampak banjir di kawasan tersebut. Salah satunya melalui rencana pelebaran alur sungai serta pengaturan aliran air menuju Sungai Tallo.
Ia menjelaskan, jika pelebaran sungai dilakukan dan disertai penyesuaian pada jembatan di wilayah Maros, maka aliran air dari Manggala dapat langsung mengalir menuju Sungai Moncongloe hingga tembus ke Sungai Tallo.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Desak GMTD Serahkan Fasum-Fasos Kawasan Tanjung Bunga
“Kalau pelebaran sungai itu dilakukan dan ada penyesuaian pada jembatan di wilayah Maros, air dari Manggala bisa langsung mengalir ke Sungai Moncongloe yang tembus ke Sungai Tallo. Kalau itu selesai, banjir di Manggala tidak akan separah sebelumnya,” ujar Supratman.
Selain persoalan banjir, Musrenbang juga menyoroti sejumlah masalah klasik di wilayah Manggala, termasuk persoalan persampahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Supratman menegaskan DPRD Makassar pada prinsipnya siap mendukung seluruh program pemerintah kota selama kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami pasti support program pemerintah kota yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Tapi kalau bertentangan dengan kepentingan warga, tentu akan kami kritik,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Supratman juga mengusulkan pembangunan waduk untuk menampung limpasan air di kawasan rawan banjir tersebut.
Ia menilai kawasan di sekitar Blok 10 hingga wilayah Kajenjeng memiliki potensi untuk dijadikan waduk karena topografinya lebih rendah dan kerap tergenang saat musim hujan.
“Kalau di situ ada sekitar 40 hektare lahan, kenapa tidak dimanfaatkan untuk waduk. Airnya bisa kita tampung lalu dialirkan ke sungai untuk pembuangan,” katanya.
Menurutnya, sebagian lahan di kawasan tersebut merupakan persawahan milik warga yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sering terdampak banjir.
Lebih jauh, Supratman menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia mengatakan, berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan kegiatan reses, dua isu utama yang paling sering disampaikan warga adalah persoalan infrastruktur dan kondisi ekonomi.
“Infrastruktur penting, tapi kalau ekonominya tidak bagus juga percuma. Makanya dua hal ini harus berjalan seimbang dalam pembangunan,” pungkasnya.
