menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang tergolong kumuh dan membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan.
Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong sempit permukiman warga yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu.
Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan sempit serta tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.
BACA JUGA:
Musrenbang Makassar 2027, Gubernur Sulsel Tekankan Pembenahan Sistem Persampahan
Selain meninjau kondisi lingkungan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung kondisi kehidupan mereka di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar Mahyuddin mengatakan kunjungan Wamen PKP bertujuan melihat secara langsung kondisi kawasan kumuh di Kecamatan Tallo.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar juga mengusulkan penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Hari ini Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kami juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.
Ia menjelaskan konsep hunian vertikal dinilai menjadi solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Dengan konsep tersebut, kawasan di sekitar Pasar Pannampu diharapkan dapat lebih tertata dan mampu menyediakan hunian yang lebih layak bagi warga yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.
“Kunjungan lapangan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” jelasnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu tercatat mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK).
Tingginya jumlah penduduk tersebut turut berdampak pada kondisi permukiman yang padat, khususnya di kawasan sekitar Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Dari hasil pendataan pemerintah, masih terdapat 117 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah tersebut.
Sebanyak 154 kepala keluarga menempati rumah dengan kondisi tidak layak, dengan total penghuni mencapai sekitar 575 jiwa.
Kondisi ini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat di kawasan padat tersebut.
Sebagai upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mengalokasikan bantuan perbaikan 20 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2025 dengan total anggaran sekitar Rp400 juta.
Sementara pada tahun 2026, program serupa kembali direncanakan dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, seperti pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta sistem drainase.
Program tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat.
