menitindonesia, MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros mulai menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai pekan depan.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai respons terhadap kondisi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan skema WFA akan diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
“Insyaallah mulai pekan depan kita terapkan. Skemanya satu hari dalam seminggu, yaitu hari Jumat,” ujar Chaidir, Senin (30/3/2026).
BACA JUGA:
129 Pejabat Pemkab Maros Dilantik, Chaidir Syam: Jabatan Terisi 99 Persen
Ia menegaskan, tidak semua ASN bisa menjalankan WFA. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tidak semua jabatan bisa WFA, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat harus tetap hadir,” jelasnya.
Untuk sektor pelayanan publik, Pemkab Maros menerapkan sistem bergiliran agar layanan tetap berjalan.
Maksimal hanya 50 persen pegawai yang diperbolehkan WFA, sementara sisanya tetap bertugas di kantor.
“Khusus pelayanan, maksimal 50 persen yang boleh WFA. Selebihnya harus standby,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Maros tengah menyiapkan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja selama WFA.
Chaidir menekankan, kinerja menjadi indikator utama, bukan sekadar kehadiran.
“Yang terpenting kinerja tetap terukur. Bukan hanya soal hadir, tapi hasil kerja,” katanya.
Ia menambahkan, capaian kinerja tersebut juga akan berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“TPP tetap berbasis kinerja, jadi bisa saja berpengaruh tergantung hasil kerja masing-masing ASN,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa menilai kebijakan WFA sebagai langkah positif dalam mendorong efisiensi energi.
Ia berharap kebijakan ini mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya dari mobilitas ASN.
“Harapannya bisa mengurangi mobilisasi ASN,” singkatnya.
