Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat meninjau kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Manggala. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja optimal, sekaligus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus yang diperkuat adalah pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan melalui integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan sampah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan program urban farming menjadi strategi utama yang harus dimaksimalkan di setiap kelurahan.
“Kita perlu maksimalkan urban farming di semua wilayah, dengan melibatkan kelompok masyarakat hingga organisasi kemahasiswaan di tingkat lorong,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Munafri—yang akrab disapa Appi—menjelaskan, urban farming tidak hanya bertujuan memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, tetapi juga diintegrasikan dengan pengelolaan sampah rumah tangga.
Melalui konsep tersebut, sampah organik diolah menjadi kompos untuk mendukung pertanian perkotaan.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga,” jelasnya.
Menurutnya, program ini telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah di Kota Makassar, bahkan mampu menciptakan ekosistem pemenuhan gizi dan ekonomi lokal.
Ia juga mendorong setiap kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dengan membina minimal dua lorong, bekerja sama dengan lurah serta RT/RW setempat.
Selain itu, Munafri mencontohkan pengembangan peternakan skala kecil yang dinilai efektif diterapkan di kawasan perkotaan.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, tetap produktif dan ramah lingkungan,” katanya.
Untuk memperkuat program, ia meminta Dinas Pertanian dan Perikanan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Lingkungan dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Di sisi lain, Munafri menargetkan pengelolaan sampah di Makassar dapat mencapai minimal 95 persen.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah terkelola,” tegasnya.
Saat ini, capaian pengelolaan sampah di Makassar dinilai masih belum optimal dan belum menyentuh angka 70 persen.
Ia pun meminta camat dan lurah lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan efektif.
“Sering-sering turun ke wilayah, lihat langsung kondisi masyarakat, dan bangun kegiatan bersama. Itu yang akan menghasilkan perubahan nyata,” pungkasnya.