menitindonesia, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak persoalan di lapangan.
Bahkan, pemerintah disebut telah menutup lebih dari 3.000 dapur penyedia makanan dalam program tersebut karena ditemukan berbagai masalah dalam proses pelaksanaannya.
Pengakuan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Rabu (20/5/2026).
Meski demikian, Prabowo menegaskan program MBG tetap berjalan dan terus diperluas sebagai bagian dari program prioritas nasional.
“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari tiga ribu dapur,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, program tersebut kini telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari.
BACA JUGA:
Momen Prabowo Sapa Ribuan Massa Aksi Damai di DPR Usai Paripurna
Jumlah itu terdiri dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah juga berencana memperluas cakupan program kepada sekitar 500 ribu lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri dan masuk kategori rentan.
Prabowo menegaskan program MBG tidak boleh dijalankan secara sembarangan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat miskin yang menjadi tanggung jawab negara.
Karena itu, pemerintah membuka ruang pengawasan lebih luas terhadap pelaksanaan program tersebut.
Prabowo bahkan mempersilakan anggota DPR hingga kepala daerah turun langsung memeriksa operasional dapur MBG di wilayah masing-masing.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak,” tegasnya.
Ia menilai pengawasan ketat menjadi langkah penting agar kualitas makanan dan tata kelola program tetap terjaga.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, terutama terkait kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
“Kaum miskin harus diurus oleh negara,” katanya.
