menitindonesia, MAKASSAR – Persoalan air bersih masih menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga pesisir utara Kota Makassar kepada Anggota DPRD Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, saat menggelar reses di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Jumat (22/5/2026).
Dalam agenda reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026 itu, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain mulai dari penanganan sampah, drainase lingkungan hingga kebutuhan lampu penerangan jalan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar tersebut mengatakan hampir seluruh titik reses di daerah pemilihannya menunjukkan persoalan yang serupa, terutama di wilayah pesisir utara yang mencakup Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang.
“Keluhan yang paling sering disampaikan warga adalah kebutuhan dasar air bersih. Selain itu, persoalan sampah dan keterbatasan armada pengangkut juga masih menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat,” kata Yulianto.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Soroti PD Terminal: Minim Dividen, Lebih Baik Jadi UPTD Dishub
Menurut anggota Komisi C DPRD Makassar itu, akses air bersih di sejumlah kawasan pesisir masih belum optimal sehingga sebagian warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah kota bersama PDAM agar memperluas cakupan layanan air bersih di wilayah yang selama ini belum terlayani maksimal.
“Kami tidak henti-hentinya menyuarakan persoalan air bersih ini. Bahkan beberapa kali kami memanggil pihak PDAM dan OPD terkait untuk mencari solusi yang konkret,” ujarnya.
Selain air bersih, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Warga menilai jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia belum mampu mengimbangi volume sampah rumah tangga yang terus meningkat.
Yulianto menilai penambahan armada perlu dilakukan bersamaan dengan penguatan edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah sejak dari rumah.
“Program pemilahan sampah organik dan nonorganik terus kami dorong. Kesadaran masyarakat juga penting agar pengelolaan sampah bisa lebih efektif melalui bank sampah dan program daur ulang,” jelasnya.
Persoalan penerangan jalan turut menjadi aspirasi yang banyak disampaikan warga. Sejumlah titik dinilai masih minim pencahayaan sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat pada malam hari.
Menurut Yulianto, kebutuhan lampu jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga faktor keamanan lingkungan.
“Banyak warga meminta penambahan titik lampu jalan maupun penggantian lampu yang sudah tidak berfungsi. Ini penting karena penerangan yang memadai dapat mengurangi potensi tindak kriminalitas,” katanya.
Seluruh aspirasi yang diterima dalam reses tersebut, lanjut Yulianto, akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal berbagai kebutuhan dasar masyarakat agar dapat masuk dalam prioritas program pembangunan Pemerintah Kota Makassar.
