MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama Perumda Air Minum (PDAM) dengan sejumlah pihak ketiga.
Desakan itu muncul setelah krisis air bersih yang dikeluhkan warga di berbagai wilayah Kota Makassar dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, mengatakan persoalan distribusi air bersih telah berlangsung selama bertahun-tahun dan masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di kawasan utara dan timur kota.
Menurutnya, berbagai langkah yang telah dilakukan, termasuk pembangunan sumur bor, belum mampu menjadi solusi permanen untuk memenuhi kebutuhan air warga.
“Sejak tahun lalu kami sudah mendorong pembangunan sumur bor. Memang ada yang sudah beroperasi, tetapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk mengatasi krisis air bersih,” kata Basdir, Rabu (10/6/2026).
BACA JUGA:
DPRD Makassar Dukung Appi Evaluasi RT-RW Tak Aktif, Usul Ada SP hingga Pencopotan
Ia mencontohkan wilayah Camba Berua yang telah memiliki sejumlah sumur bor, namun pasokan air tetap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kawasan lain seperti Buloa, Cambayya, Tallo, Rappokalling, hingga Kaluku Bodoa.
Basdir mengungkapkan pihaknya telah memanggil manajemen PDAM bersama perusahaan mitra yang terlibat dalam produksi air bersih. Dalam rapat tersebut, DPRD meminta seluruh dokumen kerja sama dibuka untuk memastikan tidak ada kewajiban yang diabaikan oleh salah satu pihak.
“Kami meminta dokumen kerja samanya dibuka. Jangan sampai ada kewajiban yang tidak dijalankan atau bahkan terjadi wanprestasi,” tegasnya.
Menurut Basdir, DPRD tidak ingin persoalan air bersih terus berulang tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Karena itu, audit dan evaluasi terhadap seluruh kontrak kerja sama dinilai menjadi langkah penting untuk mengetahui akar masalah yang sebenarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerja sama, DPRD akan merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap mitra yang terlibat.
“Kalau pelayanan air bersih kepada masyarakat belum maksimal, tentu harus ada evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Tak hanya mitra kerja sama, Basdir juga meminta evaluasi dilakukan terhadap internal PDAM, khususnya jajaran yang menangani produksi dan distribusi air. Menurutnya, seluruh pihak harus diperiksa secara objektif agar penyebab krisis air dapat diketahui secara jelas.
“Kalau ternyata pihak ketiga sudah menjalankan kewajibannya, berarti PDAM yang harus dipertanyakan. Sebaliknya, jika produksi air yang menjadi masalah, maka mitra kerja sama juga harus bertanggung jawab,” jelasnya.
Meski pihak ketiga telah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan pelayanan di wilayah utara Makassar hingga akhir bulan ini, DPRD memastikan proses evaluasi tidak akan dihentikan.
Basdir menegaskan masyarakat sudah terlalu lama menghadapi persoalan air bersih dan membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar janji perbaikan.
“Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu evaluasi harus tetap dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang layak,” pungkasnya.
