menitindonesia, MAROS — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros meminjam dana Rp100 miliar untuk menutup defisit RAPBD 2027 mendapat sorotan tajam DPRD Maros.
Isu utang tersebut mencuat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Senin (14/9/2026).
Juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Muh Danial, mempertanyakan rencana pembiayaan tersebut di tengah struktur keuangan Maros yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,417 triliun. Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp400,22 miliar dan dana transfer sebesar Rp1,017 triliun.
Danial menilai komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan Maros terhadap kucuran dana dari pusat masih tinggi.
Ia pun mendorong Pemkab Maros lebih agresif mencari sumber pendapatan baru, terutama melalui sektor pajak dan retribusi.
BACA JUGA:
Pemkab Maros Bakal Ngutang Rp100 Miliar, Bupati: Fokus Untuk Pengembangan RSUD dr La Palaloi
“Kita tidak ingin Maros cuma jago membelanjakan anggaran, tapi melempem dalam menciptakan sumber pendapatan baru,” celetuknya.
Di sisi lain, belanja daerah dalam RAPBD 2027 dirancang mencapai Rp1,517 triliun.
Dengan target pendapatan Rp1,417 triliun, terdapat defisit sekitar Rp100 miliar. Pemkab Maros berencana menutup kekurangan tersebut melalui skema pembiayaan berupa pinjaman daerah.
Struktur belanja tersebut meliputi belanja operasi sekitar Rp1,1 triliun, belanja modal Rp268,43 miliar, belanja tidak terduga Rp9 miliar, serta belanja transfer Rp139,48 miliar.
Dari belanja operasi, porsi terbesar dialokasikan untuk gaji pegawai sebesar Rp670,17 miliar dan belanja barang serta jasa sebesar Rp393,59 miliar.
Danial mengingatkan agar besarnya belanja operasional benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Jangan sampai APBD habis cuma buat ‘memberi makan’ mesin pemerintahan, sementara ruang untuk membiayai kebutuhan rakyat malah makin sempit,” tegasnya.
Tak hanya mempertanyakan besaran pinjaman, Fraksi Golkar-Demokrat juga menyoroti adanya perbedaan informasi dalam dokumen RAPBD 2027.
Danial menyebut dalam satu bagian dokumen tercantum penerimaan utang sebesar Rp100 miliar. Namun, pada bagian lain muncul pos pembayaran pokok utang sebesar Rp1,5 miliar.
Ia meminta Pemkab memberikan penjelasan konkret mengenai struktur pembiayaan tersebut, termasuk rencana penggunaan dana dan skema pengembaliannya.
Sorotan terhadap rencana pinjaman juga datang dari Fraksi PKS-Hanura. Perwakilannya, Rahmat Hidayat, menegaskan dana Rp100 miliar tersebut harus digunakan untuk proyek yang jelas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pemkab juga diminta menghitung kemampuan pembayaran secara matang agar pinjaman tidak berubah menjadi beban keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Rahmat mendorong Pemkab Maros memprioritaskan persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari krisis air bersih, ancaman banjir, perbaikan jalan, pasokan listrik, hingga kelancaran distribusi bahan pokok.
Menurutnya, proyek yang dibiayai melalui pinjaman harus disiapkan secara matang sejak tahap perencanaan.
“Setiap proyek strategis harus matang dari sisi teknis sebelum dianggarkan, biar pelaksanaannya tidak mandek di tengah jalan dan menyisakan SiLPA,” ujar Rahmat.
Dalam RAPBD 2027, belanja modal sebesar Rp268,43 miliar direncanakan untuk pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp149,04 miliar serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp54,73 miliar.
Sementara itu, anggaran pendidikan disiapkan sebesar Rp425,35 miliar dan sektor kesehatan sebesar Rp402,31 miliar.
Rahmat meminta besarnya anggaran tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBD, tetapi harus terlihat dalam bentuk hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana: Apakah jalannya bagus? Irigasinya berfungsi? Gedungnya terpakai? Jangan cuma bangga anggarannya besar, tapi tunjukkan hasilnya ke rakyat,” pungkasnya.
