Didampingi Wali Kota, Kementerian PUPR Tinjau Gedung DPRD Makassar Untuk Rencana Pembangunan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana ke gedung DPRD Makassar. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah pusat memastikan dukungan terhadap percepatan pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 September lalu.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya meninjau langsung kondisi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025).
Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyatakan hasil kajian awal menunjukkan gedung utama yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat.
“Secara struktur sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori kerusakan berat. Kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Wali Kota,” katanya.

BACA JUGA:
Polisi Tetapkan 53 Tersangka Kerusuhan DPRD Sulsel dan Makassar, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur

Sementara itu, gedung tambahan yang dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan sehingga akan direhabilitasi dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Dewi menjelaskan, jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama harus diratakan. Proses tersebut menunggu tahapan administrasi termasuk penghapusan aset lama yang masih tercatat sebagai milik negara.
Perhitungan kebutuhan anggaran tengah direvisi. Sebelumnya, rehabilitasi seluruh massa bangunan diperkirakan menelan biaya Rp50–55 miliar. Namun, dengan opsi pembangunan ulang, nilai tersebut akan disesuaikan.
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru 10 lantai dengan nilai sekitar Rp375 miliar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan momen ini dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman dan modern.
“Bangunan baru harus sesuai standar konstruksi terbaru, mulai dari jalur evakuasi, sistem pemadam kebakaran, hingga ketahanan gempa. Kami ingin memastikan gedung ini memberi rasa aman dan nyaman bagi semua,” tegasnya.
Kunjungan Dirjen Cipta Karya ini menjadi langkah awal koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemkot Makassar sebelum dimulainya proses rekonstruksi. Hasil evaluasi struktur diperkirakan rampung dalam satu bulan untuk menentukan jumlah lantai dan besaran anggaran final.