menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi melantik jajaran direksi dan dewan pengawas (dewas) sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Selasa (7/10/2025).
Pasca pelantikan itu, DPRD Kota Makassar menegaskan agar para pejabat baru di perusahaan daerah tersebut segera menunjukkan kinerja optimal dengan ukuran jelas: kontribusi dividen untuk kas daerah.
“Kami di DPRD akan memantau betul kinerja para direksi dan dewas ini. Ukurannya jelas, bagaimana mereka bisa meningkatkan pendapatan daerah lewat dividen,” ujar Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, Rabu (8/10/2025).
Politikus PPP ini menilai formasi direksi dan dewas kali ini sudah mencerminkan kombinasi ideal antara unsur birokrasi dan profesional. Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar posisi kehormatan.
BACA JUGA:
Lantik Direksi dan Dewas BUMD Makassar, Munafri : Jangan Khianati Uang Rakyat!
“Kami akan beri waktu enam bulan untuk menilai sejauh mana hasilnya. Kalau ternyata tidak maksimal, kami tidak segan merekomendasikan evaluasi kepada Wali Kota,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar itu juga menegaskan fungsi pengawasan dewan akan terus melekat pada kinerja seluruh BUMD, terutama dalam aspek efektivitas bisnis dan akuntabilitas keuangan.
Menurutnya, dua posisi penting di BUMD yakni PDAM dan BPR masih menunggu pelantikan karena adanya kendala administratif.
“Dua perseroda itu memang belum terisi, tapi dalam waktu dekat akan segera dilantik. Kami ingin seluruh struktur BUMD lengkap agar roda bisnis bisa berjalan optimal,” jelas Fasruddin.
Khusus untuk Perumda Parkir Makassar Raya, ia menyoroti kebijakan baru penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Menurutnya, kebijakan itu perlu dikaji ulang agar tidak membebani masyarakat.
“Kita masih mau lihat dulu apakah penerapan QRIS ini efektif dan benar-benar menambah pendapatan. Jangan sampai justru membebani warga,” ujarnya.
Fasruddin juga meminta agar manajemen Perumda Parkir menjaga transparansi dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik dan setoran ke kas daerah.
Ia optimistis, bila seluruh direksi dan dewas bekerja dengan komitmen dan akuntabilitas tinggi, maka potensi peningkatan dividen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat signifikan.
“Harapan kami sederhana saja, bekerja maksimal dulu. Dividen itu indikator utama keberhasilan BUMD. Kalau PAD naik, berarti mereka berhasil,” tutupnya.
