menitindonesia, JAKARTA- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penyaluran dana pusat ke daerah dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan yang dihadiri 18 gubernur se-Indonesia itu digelar oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk membahas Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026 dan kebijakan strategis nasional dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum itu, Andi Sudirman menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di sektor pendidikan dan infrastruktur, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal.
“Kami sampaikan kepada Bapak Menteri agar pusat memberi perhatian khusus bagi wilayah yang masih tertinggal, terutama terkait sekolah dan akses jalan,” ujar Andi Sudirman.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan local content atau pelibatan potensi lokal dalam pelaksanaan proyek nasional.
BACA JUGA:
Wajo Dapat Rp200 Miliar Tambahan untuk Jalan dan Jembatan, Ini Kata Gubernur Sulsel
“Kalau potensi lokal dilibatkan, akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah,” jelasnya.
Andi Sudirman mengaku bersyukur karena masukan dari para kepala daerah diterima dengan baik oleh Menteri Keuangan.
“Alhamdulillah Bapak Menteri menyambut baik berbagai usulan. Pemerintah pusat berkomitmen menjaga sinergi agar kebijakan fiskal nasional selaras dengan kebutuhan di daerah,” tandasnya.
Meski berlangsung kondusif, rapat tersebut juga diwarnai penolakan keras dari 18 gubernur terhadap rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengungkapkan, seluruh kepala daerah sepakat menolak kebijakan pemangkasan tersebut karena dinilai membebani anggaran daerah.
“Semuanya tidak setuju. Beban PPPK besar, pembangunan jalan dan jembatan terancam tertunda, sementara pemotongan mencapai 20–30 persen di setiap daerah. Itu berat,” ujar Sherly usai rapat di Kantor Kemenkeu.
Sherly mencontohkan, dana transfer untuk Maluku Utara tahun 2025 sebesar Rp10 triliun, namun tahun depan akan turun menjadi sekitar Rp6,7 triliun.
“Kita dipotong Rp3,5 triliun, paling besar dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun 60 persen,” jelasnya.
Menurutnya, pemangkasan anggaran itu membuat pemerintah daerah hanya mampu menutupi belanja rutin, sementara belanja infrastruktur terpaksa dikurangi.
“Kami minta jangan ada pemotongan karena akan berdampak langsung pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Menanggapi protes para gubernur, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami keluhan mereka. Namun ia menegaskan, pemerintah pusat harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi keuangan negara.
“Kalau mereka minta semuanya ditanggung saya, ya itu permintaan yang normal. Tapi kita harus lihat kemampuan APBN. Ekonomi 9 bulan terakhir ini melambat,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.
Purbaya mencontohkan keluhan dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang membutuhkan dana sekitar Rp150 miliar untuk membangun jembatan agar warga tidak bergantung pada Malaysia. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi.
Meski demikian, Purbaya menyindir kinerja sebagian pemerintah daerah yang dianggap belum maksimal dalam mengelola anggaran.
“Kalau daerah mau maju, harusnya dari dulu sudah bagus. Banyak yang meleset. Tapi kalau nanti ekonomi membaik dan pendapatan pajak naik, dana transfer bisa kita tingkatkan lagi,” ujarnya.
Purbaya yang baru menjabat sebagai Menkeu juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperbaiki citra dan tata kelola keuangan mereka.
“Image pemda kurang bagus di mata pimpinan pusat. Kalau itu diperbaiki, desentralisasi bisa jalan lebih baik,” tutupnya.
