menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi di sektor digitalisasi pelayanan publik. Pada ajang Awarding Collaborative and High-Impact Payment System Appreciation (Chapter Award) 2025 Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar meraih penghargaan kategori Mitra Partisipatif Pemerintah Daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rezki Ernadi Wimanda, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam acara yang digelar di Claro Makassar, Selasa (2/12/2025).
Pencapaian ini mempertegas posisi Makassar sebagai salah satu daerah terdepan dalam membangun ekosistem cashless society, sejalan dengan kebijakan BI terkait penguatan sistem pembayaran digital dan perluasan penggunaan QRIS di layanan publik.
Rezki menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi BI terhadap inovasi dan kolaborasi pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital, khususnya pada sektor pembayaran non-tunai.
BACA JUGA:
Jelang Pemilihan RT/RW, Wali Kota Makassar Appi dan Aliyah Patroli Malam Pantau Kondisi Wilayah
“Chapter Award BI ini merupakan bentuk apresiasi atas kolaborasi digitalisasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang pembayaran kepada stakeholders pada chapter 2025,” ujarnya.
Ia menilai Pemkot Makassar berhasil mengembangkan Model Digitalisasi Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan pembayaran non-tunai di berbagai sektor vital, seperti terminal, PDAM, parkir, dan pasar tradisional.
“Digitalisasi pembayaran di pasar, terminal, air, dan parkir dikembangkan bersama pemda dan penyedia jasa pembayaran, sebagai model yang dapat direplikasi di daerah lain,” tambahnya.
Diketahui, Pemkot Makassar memang gencar memperluas penerapan QRIS di pasar dan terminal beberapa bulan terakhir sebagai bagian dari percepatan layanan berbasis elektronik.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pengawasan pendapatan daerah. Menurutnya, penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberi dampak besar pada transparansi transaksi.
“Dengan digitalisasi, celah permainan angka dapat diminimalisir. Semua transaksi tercatat, bisa ditelusuri, dan diawasi,” kata Munafri.
Ia berharap penghargaan ini menjadi momentum bagi Makassar untuk memperluas implementasi digitalisasi di seluruh sektor pelayanan publik, sekaligus menjadi role model bagi daerah lain.
“Capaian ini adalah langkah awal untuk terus memperkuat digitalisasi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis teknologi,” ujarnya.
