Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar (kanan) menerima CEO Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) Dr. Obaidullah di Jakarta, Selasa (20/1/2026), membahas penguatan kerja sama pengawasan obat, vaksin, dan sistem regulasi berstandar global.
Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menerima CEO Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) Dr. Obaidullah, menandai penguatan kerja sama pengawasan obat dan vaksin serta menegaskan posisi BPOM sebagai rujukan regulator kesehatan berstandar global.
menitindonesia, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof Taruna Ikrar menerima kunjungan Chief Executive Officer Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) Dr. Obaidullah, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Pertemuan ini menandai penguatan kerja sama strategis Indonesia–Pakistan di bidang pengawasan obat dan vaksin, sekaligus menegaskan posisi BPOM sebagai salah satu otoritas regulator rujukan di tingkat global.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Kepala BPOM itu merupakan tindak lanjut komunikasi diplomatik kedua negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk memperluas kolaborasi sektor kesehatan. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan sistem regulasi obat, kerja sama vaksin dan produk biologi, serta pertukaran pengalaman dalam digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan.
Prof Taruna Ikrar menyambut baik kunjungan CEO DRAP yang dinilainya sebagai momentum penting untuk membangun kemitraan regulator ke regulator yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. “BPOM memandang kerja sama antar-otoritas pengawas obat sebagai instrumen strategis untuk memastikan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujar Taruna.
Infografis pertemuan strategis BPOM RI dan Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) yang menegaskan posisi BPOM di bawah kepemimpinan Prof Taruna Ikrar sebagai otoritas regulator obat dan vaksin berstandar global.
BPOM dan Diplomasi Regulasi Kesehatan
Dalam pertemuan tersebut, Prof Taruna juga menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam penguatan sistem regulasi obat di negara-negara sahabat, khususnya sesama anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia dan Pakistan, menurut dia, memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan kemandirian dan ketahanan sektor kesehatan nasional melalui sistem regulasi yang kredibel dan berstandar internasional.
Status BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA) menjadi salah satu poin penting dalam dialog tersebut. Pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator mapan dunia, sekaligus membuka peluang kolaborasi berbasis regulatory reliance yang lebih luas.
“Dengan status WLA, BPOM siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik, termasuk dalam penerapan sistem evaluasi berbasis risiko dan percepatan akses obat esensial,” kata Taruna.
CEO DRAP Dr. Obaidullah, yang memiliki pengalaman panjang dalam penguatan sistem regulasi dan keterlibatan di berbagai forum WHO, menyampaikan apresiasi atas transformasi yang dilakukan BPOM. Ia menilai Indonesia dapat menjadi mitra strategis bagi Pakistan dalam pengembangan kapasitas regulasi, khususnya di bidang vaksin, produk biologi, serta pengawasan pascapemasaran.
Vaksin, Biologi, dan Kerja Sama Teknis
Salah satu peluang konkret yang dibahas adalah kerja sama di bidang vaksin dan produk biologi. Pakistan memiliki kapasitas produksi vaksin konvensional dan anti-sera melalui National Institute of Health (NIH) Pakistan, sementara Indonesia melalui PT Bio Farma memiliki pengalaman panjang dalam produksi dan distribusi vaksin berskala global. BPOM berperan memastikan aspek kepatuhan regulasi, pengujian mutu, dan pengawasan keamanan produk hasil alih teknologi.
Selain itu, kedua pihak juga membuka ruang kolaborasi dalam penguatan laboratorium pengujian, pelatihan sumber daya manusia regulator, serta pertukaran pengetahuan terkait uji klinik dan produk terapi lanjut. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat ekosistem kesehatan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Menutup pertemuan, Prof Taruna Ikrar menegaskan bahwa dialog dengan DRAP merupakan langkah awal menuju kemitraan jangka panjang.
“Indonesia percaya bahwa kolaborasi regulasi yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pertemuan hari ini menjadi fondasi penting bagi kerja sama yang saling menguntungkan dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya. (AE)
