menitindonesia, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah untuk memperoleh kewenangan pengelolaan kawasan pelelangan ikan Paotere yang saat ini masih berada di bawah kendali PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengatakan status kawasan pelelangan ikan Paotere hingga kini masih menjadi bagian dari wilayah operasional Pelindo. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota belum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan maupun pembenahan fasilitas.
“Status pelelangan Paotere itu masih berada di wilayah Pelindo. Jadi Pelindo masih memiliki hak penuh terhadap pengelolaan wilayah di sana,” ujar Ray, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan kewenangan tersebut membuat Pemkot Makassar tidak leluasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan perbaikan di kawasan tersebut.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Desak GMTD Serahkan Fasum-Fasos Kawasan Tanjung Bunga
Menurutnya, penggunaan APBD pada kawasan yang bukan merupakan aset pemerintah daerah berpotensi menimbulkan persoalan administratif hingga hukum di kemudian hari.
“Kalau APBD masuk di situ pasti akan jadi masalah, karena kita mengelola sebuah tempat yang bukan aset kita,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Makassar mendorong adanya solusi melalui skema kerja sama atau penyewaan kawasan antara Pelindo dan Pemerintah Kota Makassar. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pemerintah kota dinilai dapat melakukan pengelolaan sekaligus peningkatan fasilitas di kawasan pelelangan ikan tersebut.
“Kami berharap Pelindo bisa memberikan proses sewa-menyewa atau diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar agar bisa dikelola dengan baik,” kata Ray.
Selain itu, ia juga meminta Pemkot Makassar melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh sebelum proses pengelolaan dilakukan, guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
Di sisi lain, Ray menyoroti besarnya kontribusi ekonomi kawasan Paotere terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, retribusi yang dibayarkan masyarakat setiap hari di kawasan tersebut telah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp1,2 miliar per tahun.
“Masyarakat di sana membayar pajak dan retribusi setiap hari. Dari situ PAD yang dihasilkan lebih dari Rp1,2 miliar per tahun,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi fasilitas di kawasan pelelangan dinilai masih jauh dari memadai. Ribuan nelayan dan pedagang yang beraktivitas di lokasi tersebut harus menghadapi kondisi lingkungan yang minim perlindungan dari cuaca.
“Ada lebih dari 2.000 masyarakat yang beraktivitas di sana. Mereka merasakan panas saat matahari terik dan kehujanan saat musim hujan. Pemerintah Kota Makassar perlu malu kalau tidak memberikan feedback kepada masyarakat yang sudah berkontribusi,” tegasnya.
Ray menilai persoalan status pengelolaan kawasan Paotere perlu segera diselesaikan melalui koordinasi dan komitmen antara pemerintah kota dan Pelindo agar perbaikan fasilitas dapat segera dilakukan.
Menurutnya, pengelolaan kawasan secara optimal tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan nelayan dan pedagang, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah bagi Kota Makassar.
“Pengelolaan yang jelas akan berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat serta optimalisasi PAD,” pungkasnya.
