menitindonesia, MAROS – DPRD Maros mengingatkan pentingnya kesiapan layanan kesehatan selama masa libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah.
Anggota DPRD Maros, Muh Yusuf Sarro, menegaskan pelayanan kesehatan tidak boleh ikut “libur” meski aktivitas perkantoran berkurang saat Lebaran.
“Libur boleh, tapi pelayanan kesehatan tidak boleh ikut libur. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya, Kamis (19/3/2026).
Ia menekankan seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, wajib tetap memberikan pelayanan maksimal, terutama untuk layanan darurat.
Menurutnya, Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus siaga 24 jam tanpa pengecualian selama periode libur Lebaran.
Yusuf mengingatkan, momen Idulfitri justru rawan terjadi peningkatan kasus kesehatan. Mulai dari kecelakaan lalu lintas, kelelahan akibat perjalanan mudik, hingga gangguan kesehatan karena pola makan.
BACA JUGA:
Upah Outsourcing RSUD Camba Disorot DPRD Maros, Hanya Rp1,5–2 Juta
Karena itu, ia meminta manajemen rumah sakit memastikan ketersediaan tenaga medis melalui sistem piket yang jelas dan terorganisasi.
“Jangan sampai ada kekosongan tenaga medis. Jadwal jaga harus benar-benar menjamin pelayanan tetap berjalan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta rumah sakit meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan pasien, seiring tingginya mobilitas masyarakat dan arus mudik yang melintasi wilayah Maros.
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama libur Lebaran.
Ia menyebut sejumlah instansi tetap membuka layanan, seperti puskesmas, rumah sakit, pemadam kebakaran, BPBD, hingga Satpol PP.
“Diterapkan sistem sif di masing-masing instansi agar pelayanan tetap berjalan,” jelasnya.
Chaidir menambahkan, seluruh layanan pemerintahan akan kembali normal pada 25 Maret 2026.
