menitindonesia, MAROS – Komisi III DPRD Maros menyoroti dugaan pembayaran gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterima pekerja outsourcing di RSUD Camba.
Isu tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maros bersama Dinas Kesehatan serta manajemen RSUD La Palaloi dan RSUD Camba.
Anggota DPRD Maros, Dedy Aryan, mengatakan pihaknya meminta klarifikasi langsung terkait informasi yang beredar di masyarakat.
“Informasi yang kami terima, gaji pekerja outsourcing berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan,” kata Dedy.
Dari hasil rapat, diketahui para pekerja tersebut direkrut melalui perusahaan pihak ketiga. Mereka juga masih berstatus masa percobaan kerja.
BACA JUGA:
Empat Ranperda Baru Masuk DPRD Maros, Bahas Inovasi Daerah hingga Lingkungan
“Masa uji coba berlangsung sekitar tiga bulan sebelum status kerja ditetapkan,” jelasnya.
Politikus PKS itu menegaskan persoalan ini menjadi perhatian serius DPRD karena menyangkut hak pekerja, terutama terkait standar upah.
Ia menyebut pihak manajemen rumah sakit telah mengetahui persoalan tersebut dan mulai melakukan tindak lanjut.
“Direktur RSUD Camba sudah menindaklanjuti, saat ini masih dalam proses pembahasan,” ujarnya.
DPRD Maros berharap persoalan pengupahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur RSUD Camba, Sri Syamsinar Rachmah, menegaskan pengelolaan tenaga outsourcing sepenuhnya berada di bawah perusahaan penyedia.
Menurutnya, pihak rumah sakit hanya mengajukan kebutuhan tenaga kerja sesuai layanan yang dibutuhkan.
“Kami hanya menyampaikan kebutuhan tenaga outsourcing, termasuk anggaran yang disiapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak rumah sakit telah menyurati perusahaan penyedia tenaga outsourcing untuk meminta klarifikasi.
“Penyedia sudah kami surati untuk menindaklanjuti informasi yang beredar,” katanya.
Diketahui, jumlah tenaga outsourcing di RSUD Camba saat ini sebanyak 44 orang.
