menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Kecamatan Tamalanrea menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang poros BTP, Kamis (16/4/2026). Penertiban berjalan tertib, aman, dan tanpa gesekan.
Sebanyak sekitar 60 lapak yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ditindak karena melanggar aturan dan mengganggu fungsi ruang publik.
Camat Tamalanrea, Andi Patiroi, menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menata kawasan sekaligus mengembalikan fungsi fasilitas umum.
“Penertiban lapak di atas fasum ini bagian dari upaya menjaga ketertiban dan mengembalikan fungsi ruang publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, puluhan lapak tersebut memanfaatkan trotoar hingga menutup saluran drainase untuk aktivitas jual beli.
“Kurang lebih 60 lapak menggunakan trotoar dan saluran drainase sebagai tempat berjualan maupun menaruh etalase,” katanya.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Warning Keras OPD: Realisasi Anggaran Makassar Masih Seret, Harus Ngebut!
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu genangan hingga banjir saat hujan, karena aliran air terganggu. Selain itu, keberadaan lapak juga menghambat akses pejalan kaki dan merusak estetika kawasan.
Penertiban ini, lanjut Andi, merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Namun, prosesnya telah melalui tahapan persuasif.
“Kami sudah lakukan sosialisasi dan memberikan teguran hingga tiga kali. Jadi ini bukan tindakan tiba-tiba,” tegasnya.
Diketahui, sebagian lapak telah berdiri cukup lama, bahkan ada yang mencapai lima tahun tanpa penataan yang jelas.
Meski dilakukan penertiban, pemerintah tetap memberi solusi bagi para pedagang. PKL diarahkan untuk berjualan di lokasi yang lebih representatif, seperti Pasar Sentral BTP.
Sementara itu, Lurah Buntusu, Nasrul, menyebut penertiban dilakukan secara humanis dengan pendekatan komunikasi yang baik.
“Hari ini kami turun setelah beberapa kali imbauan. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan,” katanya.
Dari total PKL yang ditertibkan, sekitar 10 pedagang membongkar lapaknya secara mandiri. Sementara sekitar 50 lainnya langsung merapikan dagangan yang melanggar batas.
Petugas juga mengamankan satu unit gerobak yang tidak ditertibkan secara sukarela di lokasi.
“Alhamdulillah berjalan lancar, aman, dan kondusif. Tidak ada gesekan,” ujar Nasrul.
Pemerintah setempat memastikan akan melakukan pengawasan rutin agar kawasan tersebut tetap tertib dan tidak kembali ditempati secara ilegal.
“Harapannya lingkungan lebih tertata, aman, dan aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar tanpa gangguan,” tutupnya.
