menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menggeber strategi baru untuk menekan angka kemiskinan yang dinilai masih menghadapi tantangan kompleks.
Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026).
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan penanganan kemiskinan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan,” tegas Jufri.
Ia menyebut forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.
Tema yang diusung yakni Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan sejalan dengan target nasional dalam RPJMN 2025–2029.
BACA JUGA:
Halalbihalal Kemawa di Makassar, Pemprov Sulsel Dorong Sinergi Ormas dan Pemerintah
Target tersebut menitikberatkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbasis data.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 7,43 persen.
Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, serta turun 0,34 persen dari tahun sebelumnya.
Meski menunjukkan tren positif, ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tercatat, delapan kabupaten masih memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen, yakni Pangkep, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, dan Toraja Utara.
Sementara lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Makassar, Parepare, Sidrap, Luwu Timur, dan Wajo.
“Kondisi ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tapi juga harus merata,” kata Jufri.
Pemprov Sulsel meminta seluruh kabupaten/kota segera mengidentifikasi secara detail penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
Pendekatan berbasis data menjadi kunci, termasuk pemetaan kantong-kantong kemiskinan secara spesifik.
Selain itu, program penanganan akan difokuskan pada integrasi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Setiap intervensi harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujarnya.
Jufri berharap Musrenbang tematik ini mampu melahirkan kebijakan yang lebih tajam dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin hasilnya bukan sekadar dokumen, tapi benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
