menitindonesia, MAROS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga April 2026 baru mencapai Rp112 miliar atau 32,33 persen dari target tahun ini sebesar Rp347 miliar.
Artinya, Pemerintah Kabupaten Maros masih harus mengejar sekitar Rp234,9 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Data tersebut terungkap dalam rapat evaluasi PAD yang digelar di Ruang Marusu, Selasa (12/5/2026).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi perhatian karena realisasinya baru mencapai Rp4,3 miliar dari target Rp41 miliar.
BACA JUGA:
Pemkab Maros Gelontorkan Rp849 Juta untuk Hibah Parpol, PAN Paling Banyak
Dari seluruh wilayah, Kecamatan Camba tercatat menjadi daerah dengan capaian PBB tertinggi, yakni 23,90 persen atau Rp41,8 juta dari target Rp175 juta.
Sebaliknya, Kecamatan Mandai menjadi wilayah dengan capaian terendah.
“Realisasi PBB di Mandai baru mencapai 1,59 persen atau Rp334 juta dari target sekitar Rp21 miliar,” kata Ferdiansyah.
Menanggapi capaian tersebut, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta seluruh kecamatan segera bergerak memaksimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
“Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim, tolong dicek,” tegas Muetazim.
Ia meminta satu bulan ke depan dimanfaatkan maksimal agar target penerimaan daerah bisa segera terdongkrak.
Selain sektor PBB, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memaparkan capaian PAD masing-masing hingga April 2026.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar.
Posisi berikutnya ditempati Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian 56 persen atau Rp142 juta dari target Rp250 juta.
Sementara Dinas Kesehatan mencatat realisasi sebesar 34 persen atau sekitar Rp10 miliar dari target Rp30 miliar.
Adapun capaian terendah berasal dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang baru mencapai 19,12 persen atau Rp831 juta dari target Rp4,3 miliar.
“Kalau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sekitar 19,9 persen atau Rp129 juta dari target Rp650 juta,” ujarnya.
Ferdiansyah juga mengungkapkan Dinas Pertanian mengusulkan penurunan target sewa Barang Milik Daerah (BMD) karena alat pertanian yang disewakan sering mengalami kerusakan dan terkendala biaya operasional.
“Tadi juga pertanian minta diturunkan target sewa BMD karena alatnya selalu rusak dan tidak ada biaya operasional,” tutupnya.
