ILUSTRASI penahanan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan dr Tifa (AI)
menitindonesia, JAKARTA – Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjadi salah satu kontroversi politik dan hukum yang paling panjang dalam beberapa tahun terakhir.
Isu ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan pada 2022, berkembang menjadi perdebatan publik yang melibatkan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat, hingga akhirnya berujung pada proses pidana terhadap sejumlah pihak yang terus menyebarkan tudingan tersebut.
Awal Munculnya Gugatan
Pada Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pokok perkara mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Gugatan itu sempat menyita perhatian publik karena untuk pertama kalinya tuduhan mengenai ijazah Jokowi dibawa secara resmi ke pengadilan.
Namun perkara tersebut tidak pernah memasuki tahap pembuktian secara mendalam. Beberapa pekan kemudian, Bambang Tri mencabut gugatannya. Meski demikian, isu yang ia angkat tidak berhenti begitu saja.
Di media sosial dan berbagai forum publik, narasi mengenai dugaan ijazah palsu terus beredar dan menjadi bahan perdebatan.
Seiring berjalannya waktu, sejumlah pihak kembali mengangkat isu tersebut. Berbagai laporan, gugatan baru, hingga diskusi publik bermunculan.
Di sisi lain, pihak sekolah tempat Jokowi menempuh pendidikan dan Universitas Gadjah Mada (UGM) berulang kali menegaskan bahwa Jokowi memang tercatat sebagai siswa dan mahasiswa yang sah serta lulus sesuai prosedur akademik yang berlaku.
Polemik Memanas
Memasuki tahun 2025, polemik kembali menghangat. Sejumlah tokoh publik, termasuk Roy Suryo, dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa), dan Rismon Sianipar, secara terbuka menyampaikan keraguan terhadap keaslian ijazah Jokowi.
Berbagai analisis dan pendapat mereka disampaikan melalui media sosial, kanal YouTube, diskusi publik, maupun wawancara media.
Perdebatan yang semula hanya berlangsung di ruang digital kemudian meluas ke ruang publik. Aksi massa sempat muncul untuk mendesak pembuktian lebih lanjut terkait ijazah Jokowi.
Kampus UGM bahkan beberapa kali memberikan klarifikasi resmi guna menjawab berbagai tuduhan yang beredar.
UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985. Pihak kampus menyatakan memiliki dokumen akademik yang mendukung status kelulusan tersebut.
Hasil Penyelidikan dan Langkah Hukum
Pada Mei 2025, Bareskrim Polri menyampaikan hasil penyelidikannya. Setelah memeriksa berbagai dokumen dan melakukan perbandingan dengan arsip akademik yang tersedia, penyidik menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan tidak ditemukan unsur pidana pemalsuan.
Meski demikian, perdebatan tidak berhenti. Beberapa pihak tetap mempertahankan pandangan mereka dan terus menyampaikan tuduhan atau keraguan di ruang publik.
Situasi inilah yang kemudian mendorong munculnya laporan hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh tuduhan tersebut.
Penyidik kemudian memeriksa sejumlah tokoh yang aktif menyuarakan dugaan ijazah palsu. Roy Suryo, dr Tifa, dan beberapa nama lain dipanggil untuk dimintai keterangan.
Setelah serangkaian pemeriksaan berlangsung, status hukum mereka meningkat ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
Berujung Penahanan
Pada pertengahan 2026, berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa kasus telah memasuki fase yang lebih serius dalam proses peradilan pidana.
Puncaknya terjadi pada Jumat, (19/06/2026) ketika penyidik Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa. Penahanan tersebut menandai babak baru dalam polemik yang telah berlangsung hampir empat tahun sejak gugatan pertama diajukan pada 2022.
Dari sebuah tudingan yang awalnya muncul dalam gugatan perdata, kasus ini berkembang menjadi kontroversi nasional yang melibatkan berbagai institusi, mulai dari pengadilan, perguruan tinggi, kepolisian, hingga tokoh-tokoh publik.
Bagaimana putusan akhirnya nanti, pengadilan akan menjadi pihak yang menentukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan berlangsung nantinya.
