Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Buka Jalan Baru, Jepang Dukung Penguatan Produk Plasma Buatan Indonesia

Taruna Ikrar menyambut delegasi Jepang di Kantor BPOM RI, Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan kerja sama strategis untuk membangun kemandirian produk plasma Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan kesehatan nasional melalui standar mutu dan pengawasan berkelas dunia.
  • BPOM membuka babak baru kerja sama strategis dengan Jepang untuk memperkuat industri produk berbasis plasma darah, fondasi penting bagi ketahanan kesehatan nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Di balik ruang pertemuan yang berlangsung tenang di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Kamis (18/6/2026), tersimpan agenda besar yang menyentuh masa depan kemandirian kesehatan Indonesia. Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menerima audiensi delegasi Jepang yang datang membawa pengalaman panjang dalam pengelolaan produk darah dan plasma yang telah menjadi salah satu standar dunia.
BACA JUGA:
Pemerintah Genjot Hilirisasi, 870 Ribu Hektare Perkebunan Disiapkan untuk Petani
Delegasi tersebut terdiri atas AZUMA Yuichiro, Deputy Director Blood and Blood Products Division Kementerian Kesehatan Jepang (MHLW); ARAKAWA Shogo, Head of Project Strategy Office Japanese Red Cross Society; MIKI Kenichi, Section Chief Supply and Demand Management Section Japanese Red Cross Society; SASAKI Masahiro, JICA Advisor; serta Nur Akmalia, JICA PMDS Project Officer.
Kehadiran mereka bukan hanya untuk bertukar pandangan. Jepang tengah membantu Indonesia menata ekosistem Plasma-Derived Medicinal Products (PDMP) atau produk obat yang berasal dari plasma darah manusia, mulai dari albumin hingga imunoglobulin, yang menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan modern.
Momentum kunjungan ini menjadi semakin penting karena berlangsung sekitar enam bulan setelah Indonesia meluncurkan albumin dan globulin produksi dalam negeri.
Sebuah langkah yang selama puluhan tahun menjadi cita-cita besar bangsa untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor berbasis plasma.
Taruna Ikrar memahami bahwa kemandirian farmasi tidak lahir dari satu kebijakan atau satu pabrik semata. Di balik sebotol albumin, terdapat rantai panjang yang mencakup pengumpulan plasma, penyimpanan, transportasi, proses fraksionasi, jaminan mutu, pengawasan keamanan, hingga distribusi yang terukur dan dapat ditelusuri.
Menurut Taruna, produk berbasis plasma memiliki posisi strategis karena menyangkut keselamatan pasien sekaligus ketahanan sistem kesehatan nasional. Karena itu, BPOM menempatkan aspek keamanan, mutu, khasiat, Good Manufacturing Practices (GMP), keterlacakan produk, dan pengawasan rantai pasok sebagai prioritas utama.

Picsart 26 06 19 17 52 58 455 11zon

Belajar dari Negara yang Berhasil

Bagi Indonesia, Jepang merupakan salah satu referensi penting dalam pengelolaan produk darah dan plasma. Melalui Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) serta Japanese Red Cross Society, negeri Sakura itu telah membangun sistem yang mampu menjaga pasokan plasma sekaligus memastikan standar mutu yang ketat bagi masyarakatnya.
BACA JUGA:
Taruna Ikrar Ubah Aturan Main Industri Kosmetik, BPOM Siapkan Produk Lokal Jadi Raja di Negeri Sendiri
Delegasi Jepang datang untuk melihat langsung perkembangan sistem produk fraksionasi darah Indonesia, mulai dari mekanisme pengumpulan darah, proses produksi plasma, penyimpanan, transportasi, status pasokan, hingga sistem pengawasan keamanan dan mutu produk.
Di sinilah peran BPOM menjadi krusial. Sebagai otoritas regulatori nasional, BPOM tidak hanya mengawasi produk jadi yang beredar di masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh rantai produksi memenuhi standar internasional.
Pertemuan tersebut juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari pertukaran informasi, diskusi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan regulasi dan sistem pengawasan produk plasma di Indonesia.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan kesehatan nasional, pertemuan antara Taruna Ikrar dan delegasi Jepang mengirimkan pesan yang lebih besar dari sekadar agenda diplomasi kelembagaan. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia untuk membangun kedaulatan farmasi, memastikan kebutuhan pasien dapat dipenuhi dari kemampuan bangsa sendiri, dengan standar mutu yang diakui dunia.
Ketika negara-negara maju berbagi pengalaman dan Indonesia membuka diri untuk belajar, yang sedang dibangun bukan hanya industri produk plasma. Yang sedang dibangun adalah fondasi baru bagi kesehatan nasional yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan