menitindonesia, MAROS – Empat periode mengabdi di DPRD Kabupaten Maros tidak membuat semangat Ikram Rahim surut. Ketua Komisi I DPRD Maros dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku memilih kembali maju sebagai wakil rakyat karena masih banyak persoalan masyarakat yang belum terselesaikan.
Politisi senior PAN tersebut menilai berbagai persoalan klasik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan DPRD, mulai dari sengketa tanah, nasib aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga tenaga paruh waktu.
“Yang memotivasi saya untuk masuk DPRD kembali karena masih banyak permasalahan di masyarakat yang belum terselesaikan,” ujar Ikram Rahim saat diwawancarai.
Menurutnya, sejumlah persoalan tersebut terus muncul dari tahun ke tahun dan membutuhkan perhatian serius agar tidak berlarut-larut.
“Masalah-masalah itu yang menjadi latar belakang saya tertarik untuk kembali,” katanya.
Ikram merupakan salah satu politisi senior yang masih bertahan di PAN sejak awal berdirinya partai tersebut. Bahkan, ia mengaku kini menjadi satu-satunya deklarator PAN di Kabupaten Maros yang masih aktif berpolitik.
“Di PAN sekarang sisa saya sendiri yang menjadi deklarator. Saya sempat ditawari menjadi Ketua Gerindra Maros, tetapi saya belum bersedia,” ungkapnya.
Bagi Ikram, loyalitas terhadap partai menjadi prinsip yang selalu dipegang selama berkarier di dunia politik.
“Saya deklarator PAN. Saya sendiri yang tersisa sampai sekarang,” ujarnya.
Terinspirasi Amien Rais
Dalam perjalanan politiknya, Ikram mengaku banyak terinspirasi oleh tokoh reformasi sekaligus pendiri PAN, Amien Rais. Sosok tersebut dianggap memberi pengaruh besar terhadap cara pandangnya dalam memimpin dan mengambil keputusan.
“Pak Amien Rais adalah sosok yang membentuk cara pandang saya dalam menjadi seorang pemimpin. Beliau berani, jujur, dan memiliki komitmen terhadap perubahan,” katanya.
Meski aktif sebagai legislator, Ikram tetap menjalankan aktivitas di dunia usaha. Ia menggeluti bisnis perdagangan yang menurutnya menjadi sarana untuk tetap dekat dengan dinamika masyarakat di luar lingkungan politik.
Namun demikian, ia menegaskan pengabdian sebagai wakil rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Makna pengabdian itu bagaimana anggota DPRD bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat maupun ASN,” tegasnya.
Fokus Tangani Kasus Tanah dan PPPK
Pada periode kali ini, Ikram memimpin Komisi I DPRD Maros yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian. Ia mengaku fokus pada dua isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, yakni sengketa tanah dan persoalan PPPK paruh waktu.
Menurutnya, sengketa tanah masih menjadi persoalan serius, terutama di wilayah Kecamatan Mandai yang hingga kini kerap memunculkan konflik kepemilikan.
“Kasus tanah paling banyak di daerah Mandai dan itu tantangannya cukup berat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi I juga terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi PPPK dan tenaga paruh waktu agar memperoleh kepastian status serta kenyamanan dalam bekerja.
“Kami terus mencari solusi terbaik agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pegawai bisa bekerja dengan tenang,” katanya.
Soroti Regenerasi dan Pendidikan
Sebagai legislator yang telah duduk di DPRD pada periode 2004, 2009, 2014, dan 2024, Ikram menyaksikan banyak perubahan dalam komposisi anggota dewan.
Ia menilai saat ini semakin banyak wajah-wajah muda yang mewarnai DPRD Maros. Kondisi tersebut dinilai positif karena menghadirkan perspektif baru dalam proses legislasi dan pengawasan.
“Sekarang banyak anggota yang masih muda dan baru terpilih. Itu bagus karena membawa ide-ide baru,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan masyarakat agar peran legislator dapat berjalan maksimal.
Ikram juga berpesan kepada generasi muda untuk mulai mempersiapkan diri mengambil peran dalam dunia politik dan pemerintahan.
“Kita tidak mungkin selamanya di DPRD. Suatu saat pasti ada regenerasi, sehingga anak-anak muda harus banyak belajar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan,” katanya.
Di penghujung wawancara, Ikram menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu bidang yang masih perlu mendapat perhatian lebih di Kabupaten Maros. Selain peningkatan kualitas pendidikan, ia juga mendorong perbaikan data kemiskinan agar bantuan pemerintah tepat sasaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
“Saya ingin masyarakat Maros lebih sejahtera dan kualitas hidupnya semakin meningkat. Itu tujuan utama saya tetap berada di DPRD, memperjuangkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.
