Andi Sudirman Genjot MYP Rp2,5 Triliun, Jalan Rusak di Sulsel Ditangani Bertahap

Kondisi Jalan Aroepala melalui pengecoran rigid beton MYP pemprov Sulsel. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menggeber pelaksanaan proyek infrastruktur jalan melalui skema Multi Years Project (MYP). Program bernilai Rp2,5 triliun itu mencakup penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sulsel.
Proyek yang terbagi dalam enam paket pekerjaan tersebut menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan proyek di lapangan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Andi Sudirman.

BACA JUGA:
Viral Pernyataan Jalan Rusak Ditanami Pisang, Gubernur Sulsel Beri Penjelasan Begini!

Memasuki Juli 2026, aktivitas konstruksi terlihat berlangsung di berbagai titik pekerjaan. Sejumlah paket proyek kini telah memasuki tahap pengecoran rigid beton, pengaspalan, pembangunan drainase, pemasangan talud, pembangunan bahu jalan, pemasangan u-ditch hingga pembangunan dinding penahan tanah (DPT).
Pada Paket 1, pekerjaan dilakukan di sejumlah ruas strategis seperti Jalan Aroepala, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan H.M. Yasin Limpo, ruas Burung-Burung–Bili-Bili, ruas Batas Kabupaten Gowa–Tondong hingga ruas Tanete–Tanaberu.
Sementara itu, Paket 3 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wajo. Saat ini pekerjaan overlay lapis aspal AC-BC tengah berlangsung di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong serta ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Enrekang.
Di Paket 4, pekerjaan mencakup pembangunan drainase pada ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung dan Doping–Atapange, preservasi jalan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung serta Impa-Impa–Anabanua, hingga pembangunan talud pada ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sedangkan Paket 5 meliputi pengaspalan ruas Tanabanua–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae. Selain itu, pembangunan drainase dan pemasangan dinding penahan tanah juga dilakukan di sejumlah titik guna meningkatkan ketahanan badan jalan.
Percepatan proyek MYP juga ditandai dengan dimulainya pembangunan Paket 6 yang dipusatkan di ruas Bua-Rantepao, Kabupaten Luwu. Groundbreaking proyek tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada awal Juli lalu.
Paket 6 Regional Luwu memiliki nilai anggaran sekitar Rp239 miliar dan mencakup penanganan 20 ruas jalan yang tersebar di sembilan daerah, yakni Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.
Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah menunjukkan perubahan signifikan setelah dilakukan penanganan melalui pengaspalan, peningkatan badan jalan, pembangunan drainase dan pekerjaan pendukung lainnya.
“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar Rosyadi.
Pemprov Sulsel menargetkan proyek multiyears tersebut menjadi salah satu pengungkit utama pembangunan daerah. Dengan semakin membaiknya kondisi jalan provinsi, distribusi barang dan jasa diharapkan lebih lancar, biaya logistik menurun, serta akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik semakin mudah.