Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi berjabat tangan dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar usai pengukuhan kemitraan strategis Indonesia–India di Istana Negara, Jakarta. Momentum ini memperkuat kolaborasi BPOM dan CDSCO India dalam pengawasan produk medis demi keamanan masyarakat.
Kerja sama strategis Indonesia dan India memasuki babak baru. Di sektor kesehatan, BPOM memperkuat kolaborasi dengan otoritas pengawas obat India untuk membangun sistem regulasi yang semakin modern, kuat, dan berstandar internasional demi melindungi masyarakat Indonesia.
menitindonesia, JAKARTA — Di balik pertemuan bersejarah Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi, tersimpan langkah besar yang akan memperkuat masa depan pengawasan obat Indonesia. Melalui kepemimpinan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., Indonesia dan India mengokohkan sinergi strategis di bidang regulasi produk medis sebagai fondasi perlindungan kesehatan masyarakat di era industri farmasi global.
Momentum tersebut ditandai dengan pengukuhan 16 kesepakatan dalam kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–India. Salah satu yang paling penting ialah Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Medical Products Regulation, yang menjadi landasan penguatan kerja sama regulasi produk medis antara kedua negara.
Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir langsung di Istana Negara menyaksikan pengukuhan kesepakatan tersebut. Ia juga mengikuti rangkaian kegiatan Indian Community Reception di Jakarta International Convention Center (JICC), yang mencerminkan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan India, baik melalui diplomasi pemerintahan maupun kerja sama antarlembaga.
Membangun Standar Pengawasan Obat Bertaraf Global
Penguatan kemitraan ini telah dimulai lebih awal. Pada 30 Juni 2026, BPOM bersama Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) India memperbarui nota kesepahaman yang melanjutkan kolaborasi periode 2018–2023. Penandatanganan dilakukan secara desk to desk oleh Taruna Ikrar dan Duta Besar Republik India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, yang mewakili CDSCO serta Kementerian Kesehatan India.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk memperluas dialog regulasi mengenai produk farmasi, termasuk bahan baku obat, produk biologi, dan kosmetik. Di tengah pesatnya perkembangan industri kesehatan dunia, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan agar setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang diakui secara internasional.
Lima ruang lingkup utama menjadi fokus kolaborasi kedua negara, yakni penyelarasan regulasi dan farmakope nasional, pertukaran praktik terbaik dalam penerapan Good Laboratory Practices (GLP), Good Clinical Practices (GCP), dan Good Manufacturing Practices (GMP), penguatan farmakovigilans dan sistem pelaporan efek samping obat, peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah internasional, serta penguatan koordinasi dalam berbagai agenda regulatori global.
Bagi Indonesia, kerja sama ini memiliki nilai strategis mengingat India merupakan salah satu pusat industri farmasi dunia sekaligus pemasok penting bahan baku obat. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kapasitas BPOM dalam menghadapi tantangan rantai pasok global, perkembangan teknologi kesehatan, dan dinamika regulasi internasional.
Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dengan mekanisme perpanjangan otomatis untuk lima tahun berikutnya. Melalui sinergi tersebut, Taruna Ikrar menegaskan komitmen BPOM untuk terus menghadirkan sistem pengawasan obat yang semakin kredibel, adaptif, dan berstandar global, sehingga masyarakat Indonesia memperoleh jaminan keamanan terhadap setiap produk medis yang digunakan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
