menitindonesia, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly mendorong percepatan penyelesaian seluruh proses administrasi pasca penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sementara (BAST) pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar. Langkah tersebut dilakukan agar gedung baru itu segera dapat difungsikan untuk mendukung pelayanan publik dan aktivitas kedewanan.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat menghadiri penandatanganan BAST pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar di Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, Senin (27/7/2026).
Turut hadir Kepala BPBPK Sulsel Baskoro Elmiawan, Sekretaris DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba, Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, Andi Zulkifly mengenang peristiwa demonstrasi besar yang mengakibatkan kerusakan Gedung DPRD Makassar beberapa waktu lalu. Menurutnya, insiden tersebut menjadi salah satu peristiwa yang meninggalkan duka mendalam bagi Pemerintah Kota Makassar karena tidak hanya merusak aset pemerintah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dari keluarga besar Pemkot Makassar.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya BPBPK Sulsel, yang telah membantu membangun kembali Gedung DPRD Kota Makassar.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Ingatkan ASN Tak Sekadar Kerja di Kantor, Harus Peka Masalah Sosial
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK Sulsel yang telah memberikan bantuan pembangunan kembali gedung ini. Ini merupakan kabar yang sangat menyejukkan bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya DPRD,” ujar Andi Zulkifly.
Menurutnya, Gedung DPRD memiliki fungsi strategis sebagai pusat pelaksanaan tugas legislatif, mulai dari pembahasan regulasi, fungsi penganggaran hingga pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, keberadaan gedung yang representatif dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Gedung DPRD merupakan salah satu bangunan yang sangat strategis. Di sinilah aspirasi masyarakat diserap, regulasi dibahas dan ditetapkan, serta berbagai program pemerintah mendapatkan persetujuan. Karena itu, kami berharap gedung ini dapat segera digunakan kembali,” katanya.
Andi Zulkifly menegaskan, setelah penandatanganan BAST, seluruh tahapan administrasi harus segera dirampungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara maupun daerah.
Ia menjelaskan, Wali Kota Makassar bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekda sebagai pengelola barang, sedangkan Sekretaris DPRD menjadi pengguna barang.
“Setelah BAST ini, saya berharap seluruh administrasi dapat segera diselesaikan. Proses ini memang membutuhkan sejumlah tahapan administrasi sehingga perlu mendapat perhatian bersama,” tegasnya.
Tak hanya itu, Andi Zulkifly mengingatkan pembangunan Gedung DPRD belum sepenuhnya rampung. Pembangunan gedung utama masih berada pada tahap perencanaan sehingga seluruh OPD terkait diminta mempercepat proses perizinan.
Ia secara khusus meminta Dinas Tata Ruang mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta mengawal penyelesaian administrasi aset.
“Saya meminta Dinas Tata Ruang segera membantu seluruh kebutuhan Balai maupun penyedia agar proses PBG dapat dipercepat. Surat dukungan dari Bapak Wali Kota juga sudah saya disposisikan agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain PBG, Dinas Tata Ruang juga diminta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat penting untuk memastikan bangunan layak digunakan dan memenuhi standar keselamatan.
“SLF juga sangat penting karena berkaitan dengan kelayakan dan keamanan bangunan, termasuk standar operasional ketika menghadapi kondisi darurat maupun bencana. Saya berharap seluruh proses ini dapat segera diselesaikan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Andi Zulkifly berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Pekerjaan Umum terus terjalin hingga seluruh pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar selesai.
“Mudah-mudahan kita tetap berkomitmen untuk saling bersinergi menyelesaikan keseluruhan pembangunan gedung ini. Kehadiran gedung yang representatif diharapkan menjadi penyemangat bagi jajaran DPRD sehingga pelayanan kepada masyarakat dan kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih optimal dibandingkan sebelumnya,” pungkasnya.
