menitindonesia, MAROS – Komisi III DPRD Maros menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maros. Legislator meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tidak hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan pengawasan yang melibatkan keluarga hingga sekolah.
Sorotan itu muncul setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros mencatat telah menangani 12 perkara perlindungan anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut hampir menyamai total perkara yang ditangani sepanjang 2025 yang mencapai 17 kasus.
Ketua Komisi III DPRD Maros, Haeriah Rahman, menilai tingginya angka kasus menjadi alarm bahwa upaya perlindungan anak masih perlu diperkuat. Menurutnya, pengaruh media sosial dan minimnya pengawasan orang tua menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
BACA JUGA:
Reses DPRD Maros, Fajrin Amir Terima Keluhan Warga Soal Lampu Jalan
“Pergaulan anak-anak sekarang sangat bebas. Bahkan di rumah, mereka bisa mengakses berbagai hal lewat gawai tanpa pengawasan,” kata Haeriah, Sabtu, (01/08/2026).
Ia menilai program sosialisasi yang selama ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ke sekolah-sekolah merupakan langkah positif. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menekan angka kasus.
“Sosialisasi penting, tapi tidak cukup. Harus ada pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif,” ujarnya.
Haeriah mendorong agar pemerintah daerah melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari orang tua, sekolah, tokoh masyarakat hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Maros.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Maros, Muhammad Ridwan R, mengungkapkan perkara yang ditangani sepanjang tahun ini terdiri atas berbagai jenis kasus. Mulai dari pencabulan, persetubuhan terhadap anak, penyalahgunaan narkotika, pengeroyokan, hingga tindak pidana terkait konten pornografi.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak di Maros masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor agar angka kasus tidak terus meningkat.
