menitindonesia, MAROS – Kabupaten Maros meraih juara I pengelolaan keuangan daerah untuk kategori kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah di Sulawesi Selatan.
Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan menjadi apresiasi terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Maros di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan sekaligus memenuhi kewajiban daerah.
“Indeks pengelolaan keuangan ini bentuk kita menjaga kondisi keuangan kita, kestabilan keuangan kita. Alhamdulillah tadi kita menyampaikan TPP, gaji PPPK, gaji PPPK paruh waktu tetap kita bayarkan,” kata Chaidir, Selasa (11/8/2026).
Chaidir menjelaskan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan kategori kemampuan keuangan masing-masing daerah. Maros masuk dalam kelompok daerah dengan kemampuan keuangan rendah, namun dinilai mampu menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan.
BACA JUGA:
Sumber Air Lekopancing Terancam Kering 2 Pekan Lagi, PDAM Maros Siapkan Backup
Menurutnya, APBD Maros berada di kisaran Rp1,5 triliun, sementara daerah dengan kemampuan keuangan tinggi memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar.
Penghargaan tersebut, kata Chaidir, menjadi penanda komitmen Pemkab Maros dalam memenuhi belanja wajib daerah. Komitmen itu akan kembali dipertahankan dalam penyusunan APBD 2027.
Salah satunya dengan memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Pemkab Maros juga menambah alokasi anggaran untuk kepatuhan BPJS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Rp8 miliar.
“Jadi khusus untuk belanja wajib, termasuk gaji PPPK paruh waktu, kemudian kepatuhan BPJS, PBI, ini malahan kita tambahkan sampai Rp8 miliar,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkab Maros memastikan alokasi anggaran tetap memenuhi ketentuan. Anggaran pendidikan dipertahankan di atas 20 persen.
Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam APBD 2027. Pemkab Maros menargetkan porsi intervensi anggaran infrastruktur meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, intervensi anggaran untuk infrastruktur berada di kisaran 31 persen. Untuk APBD 2027, angka tersebut ditargetkan naik menjadi 34 hingga 36 persen.
“Kita sekarang ini mencoba menaikkan sampai 34 persen. Walaupun kita belum bisa mencapai 40 persen, tetapi untuk infrastruktur di APBD 2027, kita sudah berupaya untuk mencapai 34 sampai 36 persen intervensi anggaran kita ke pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” ujar Chaidir.
Selain infrastruktur, anggaran kesehatan juga mendapat tambahan. Pemkab Maros menyiapkan sekitar Rp35 miliar untuk kebutuhan sektor kesehatan pada 2027, meningkat dari sekitar Rp28 miliar pada 2026.
Chaidir mengatakan peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Maros menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memastikan belanja wajib tetap terpenuhi di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
