menitindonesia, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan sejumlah capaian pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan dan energi nasional. Salah satu yang disorot yakni swasembada pangan yang diklaim tercapai jauh lebih cepat dari target awal.
Prabowo mengatakan, pemerintah semula memperkirakan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat hingga lima tahun. Namun, target tersebut disebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan akan kita capai dalam 4 sampai 5 tahun, ternyata berhasil capai dalam waktu 1 tahun,” kata Prabowo.
BACA JUGA:
Prabowo di Sidang Tahunan MPR: Belum Semua Persoalan Bangsa Selesai
Menurutnya, capaian swasembada pangan tersebut berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pupuk. Pemerintah, kata dia, memangkas 145 aturan dalam penyaluran pupuk sekaligus menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Prabowo menyebut kebijakan tersebut merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Di sisi lain, keuntungan PT Pupuk Indonesia (Persero) disebut meningkat hingga 252,8 persen.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pembangunan bangsa tidak dapat dibebankan hanya kepada Presiden. Menurutnya, kemajuan Indonesia merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan, dukungan seluruh lembaga negara turut tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih.
Di bidang hukum, Prabowo menyoroti kinerja Mahkamah Agung (MA). Sepanjang 2025, MA disebut menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen.
Sebanyak 96,74 persen perkara juga disebut diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah MA.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2025 disebut menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.
Hingga 23 Juli 2026, Prabowo mengatakan 84,51 persen permohonan ke MK telah diajukan secara daring. Menurutnya, layanan tersebut memudahkan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia tanpa harus selalu datang ke Jakarta.
“Sehingga warga dari Aceh hingga Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta,” katanya.
Prabowo juga menyinggung peningkatan remunerasi hakim. Ia mengatakan penghasilan hakim paling junior telah naik hingga 280 persen.
Menurutnya, peningkatan tersebut membuat penghasilan hakim Indonesia kini berada di atas rata-rata negara ASEAN. Bahkan, penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia disebut lebih tinggi dibandingkan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Meski kesejahteraan hakim ditingkatkan, Prabowo menegaskan kenaikan remunerasi harus berjalan beriringan dengan kemandirian dan akuntabilitas hakim.
“Pemerintah terus berusaha meningkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim,” tegasnya.
