menitindonesia, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 bakal menembus Rp4.000 triliun. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut besarnya anggaran negara tersebut harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Puan saat Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Puan menilai angka tersebut sangat besar. Karena itu, APBN tidak boleh hanya dipandang sebagai deretan angka, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjalankan pilihan politik negara dan membiayai program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
“Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” tutur Puan.
BACA JUGA:
Prabowo Klaim Swasembada Pangan Tercapai Lebih Cepat dari Target 4-5 Tahun
Dia mengungkapkan, nilai belanja negara terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Pada 2000, APBN berada di angka Rp197 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010.
Sementara pada 2026, APBN telah mencapai Rp3.842,7 triliun atau meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan 2000.
“Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun; tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun, dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” jelasnya.
Puan mengatakan DPR memandang terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan APBN 2027.
Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara optimal dan adil tanpa menekan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, defisit serta utang negara harus dikelola secara hati-hati, terukur dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan, kata Puan, harus memperhitungkan manfaat, risiko dan beban yang akan ditanggung generasi mendatang.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Keempat, transfer ke daerah harus mampu memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong pemerataan pembangunan.
Puan menekankan keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan bukti nyata berupa perubahan kualitas hidup yang lebih baik.
“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” ujarnya.
“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” sambung Puan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan belanja negara 2027 akan diarahkan untuk membiayai delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
