Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan kesiapan BPOM mengawal arah besar pembangunan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI. Menurut Taruna Ikrar, penguatan perlindungan masyarakat, percepatan inovasi, serta dukungan terhadap kemandirian industri kesehatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia maju dan berdaya saing global.
Pesan Presiden Prabowo tentang negara yang hadir, bekerja cepat, dan berpihak pada rakyat. Kepala BPOM Taruna Ikrar membacanya sebagai mandat untuk memperkuat perlindungan kesehatan sekaligus mempercepat inovasi nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang sarat pesan tentang arah pembangunan Indonesia ke depan. Di balik paparan capaian pemerintahan dan agenda strategis nasional, tersimpan sebuah gagasan besar: negara harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan persoalan rakyat dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bagi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., pidato tersebut bukan hanya refleksi perjalanan pemerintahan, tetapi juga penegasan arah bagi seluruh institusi negara dalam menjalankan mandat pelayanan publik.
Menurut Taruna Ikrar, empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo—menjalankan amanat konstitusi, melindungi kepentingan nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat secepat mungkin, dan berorientasi pada masa depan bangsa—merupakan prinsip yang sangat relevan dengan transformasi yang sedang dijalankan BPOM.
“Pidato Presiden memberikan pesan yang sangat kuat bahwa setiap lembaga negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Regulasi tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, tetapi harus menjadi alat yang melindungi rakyat, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing bangsa,” ujar Taruna Ikrar di jakarta, Jumar (14/8/2026).
Di tengah perubahan global yang berlangsung cepat, ia menilai Indonesia membutuhkan institusi yang adaptif, responsif, dan mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menjawab tantangan zaman.
Karena itu, BPOM terus melakukan transformasi dalam berbagai aspek, mulai dari percepatan layanan regulatori, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga dukungan terhadap pengembangan riset dan inovasi kesehatan nasional.
Dari Perlindungan Rakyat hingga Kemandirian Bangsa
Salah satu pesan yang paling menonjol dalam pidato Presiden adalah penegasan bahwa seluruh kekayaan dan potensi bangsa harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pandangan Taruna Ikrar, semangat tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam sektor kesehatan dan pengawasan obat serta makanan.
Indonesia, kata dia, memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa, sumber daya manusia yang semakin kompetitif, serta kapasitas riset yang terus berkembang. Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi produk inovatif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dalam perspektif BPOM, hilirisasi tidak hanya berbicara tentang sumber daya alam atau industri manufaktur. Hilirisasi juga harus terjadi di bidang kesehatan. Penelitian harus menjadi inovasi. Inovasi harus menjadi produk. Dan produk harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, BPOM terus mendorong percepatan evaluasi produk inovatif, memperkuat ekosistem riset klinik nasional, mendukung pengembangan obat dan vaksin dalam negeri, serta memperluas kolaborasi internasional guna meningkatkan daya saing Indonesia di sektor kesehatan.
Menurut Taruna Ikrar, langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian nasional melalui penguasaan teknologi, penguatan industri strategis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lebih jauh, ia menilai pidato kenegaraan Presiden mengingatkan seluruh penyelenggara negara bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata banyaknya program yang dijalankan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks BPOM, manfaat tersebut hadir melalui jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat; perlindungan masyarakat dari produk ilegal dan berisiko; penguatan keamanan pangan; serta dukungan terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir untuk rakyat. Bagi BPOM, kehadiran itu diwujudkan melalui perlindungan kesehatan masyarakat, penguatan inovasi nasional, dan pengawasan yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,” kata Taruna.
Ia menambahkan bahwa BPOM siap mengawal arah besar pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo melalui penguatan tata kelola regulatori yang modern, berbasis sains, serta berstandar global.
“BPOM akan terus memastikan bahwa perlindungan masyarakat berjalan beriringan dengan kemajuan inovasi. Kami siap mengawal arah besar Indonesia yang disampaikan Presiden, agar kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri kesehatan benar-benar menjadi manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Taruna Ikrar.
Pada akhirnya, pidato kenegaraan Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang capaian hari ini, tetapi juga tentang Indonesia yang ingin dibangun pada masa depan. Dan bagi BPOM, masa depan itu adalah Indonesia yang sehat, mandiri, inovatif, serta mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju dunia dalam bidang kesehatan dan pengawasan produk.
