menitindonesia, MAROS – Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa membacakan teks Proklamasi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Pallantikang, Kompleks Kantor Bupati Maros, Senin (17/8/2026).
Upacara yang dimulai sekitar pukul 09.30 Wita tersebut dipimpin Bupati Maros Chaidir Syam selaku inspektur upacara. Gemilang mendapat kehormatan membacakan teks Proklamasi di hadapan peserta upacara.
Gemilang mengatakan momentum HUT ke-81 RI harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk menjaga semangat kemerdekaan sekaligus mengisinya dengan kerja nyata.
Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui kontribusi bagi daerah dan bangsa.
“Semangat kemerdekaan ini harus terus kita jaga. Kita berharap seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus meneruskan perjuangan para pahlawan dengan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan bangsa,” kata Gemilang.
BACA JUGA:
Pansus DPRD Maros Bahas Ranperda Inovasi Daerah, Satu OPD Wajib Punya Pembaruan
Politikus tersebut menilai peringatan HUT RI tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kerja, pengabdian, serta kepedulian terhadap masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana semangat kemerdekaan ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, melalui kerja, pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Chaidir menyebut salah satu fokus pemerintah daerah ialah mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
“Tantangan kita yang paling utama adalah bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Presiden Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita,” katanya.
Di tingkat daerah, Chaidir mengatakan Pemkab Maros juga terus menjalankan sejumlah program pembangunan. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi masyarakat ialah kondisi kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino.
“Kalau tantangan musimnya, ya sekarang lagi El Nino, kemarau. Jadi mudah-mudahan kita bisa hadapi secara bersama,” ujarnya.
Selain persoalan cuaca, pemerintah daerah juga masih menghadapi persoalan pengangguran. Chaidir menyebut saat ini terdapat sekitar 8.295 orang yang masih masuk dalam angka pengangguran di Kabupaten Maros.
Pemkab Maros berupaya menekan angka tersebut dengan memperluas program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
“Kita sudah mendapatkan support dari beberapa LPK untuk program pengiriman tenaga kerja ataupun juga membuat mereka bisa terampil,” jelasnya.
Pemkab Maros juga menggandeng Balai Tenaga Kerja di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Dari berbagai kerja sama tersebut, hampir 5.000 pemuda-pemudi Maros telah mendapatkan pelatihan dan dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.
Chaidir mengatakan peningkatan keterampilan menjadi penting seiring masuknya sejumlah investasi ke Kabupaten Maros. Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai bidang pekerjaan.
“Beberapa investasi masuk di beberapa program di Kabupaten Maros dan beberapa tempat, dia menginginkan tenaga kerja yang punya keterampilan, punya keahlian,” ujarnya.
Tak hanya diarahkan menjadi pekerja, anak muda Maros juga didorong menciptakan lapangan usaha secara mandiri. Pemkab Maros memberikan sejumlah pelatihan, termasuk di bidang usaha kafe dan keterampilan lainnya.
Di sisi lain, Chaidir mengatakan persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Penanganannya, kata dia, membutuhkan kerja bersama dengan melibatkan berbagai pihak.
Sejumlah program bantuan dan pemberdayaan terus dijalankan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Bagi penerima manfaat yang dinilai telah mampu keluar dari kondisi miskin, pemerintah akan melakukan proses graduasi. Namun, sebelum dilepas dari program, penerima manfaat diberikan pelatihan dan dukungan agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Semua secara multistakeholder, seluruh terlibat. Baik program-program PKH, kemudian terjadi graduasi,” kata Chaidir.
