menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan peringatan keras kepada para lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Munafri bahkan mengungkap adanya laporan lurah yang disebut lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi (warkop) hingga mengurus bisnis pribadi ketimbang menjalankan tugas sebagai pemimpin wilayah.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Munafri, Jumat (28/8/2026).
Menurut Munafri, lurah memiliki posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seorang lurah dituntut mengetahui langsung kondisi wilayah dan persoalan warga.
“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” kata Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia menegaskan lurah tidak boleh hanya mengandalkan laporan dari bawahannya. Mereka harus turun langsung memantau wilayah, mulai dari kondisi lingkungan, kebersihan, persampahan hingga persoalan yang dihadapi masyarakat.
BACA JUGA:
Satu-satunya Kepala Daerah dari Sulsel, Wali Kota Makassar Raih Pemimpin Daerah Award 2026
“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti,” ujarnya.
Munafri mengaku menerima berbagai laporan mengenai kinerja lurah. Tidak semuanya berkaitan dengan kemalasan bekerja.
Ia menyebut ada lurah yang terkendala kondisi kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” katanya.
Namun, kondisi tersebut menurutnya harus dibedakan dengan lurah yang secara fisik sehat tetapi tidak memiliki kemauan bekerja.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” tegasnya.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambung Appi.
Munafri mengatakan lurah yang memiliki kendala kesehatan maupun persoalan lain harus dicarikan solusi. Sebaliknya, lurah yang mampu bekerja tetapi tidak menjalankan tugas dengan baik harus mendapat evaluasi.
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak berulang, Munafri mengatakan Pemkot Makassar akan menyiapkan sistem pengawasan terhadap kinerja lurah.
Sistem itu nantinya digunakan untuk mengukur pelaksanaan tugas lurah secara lebih objektif.
“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Munafri mengaku tidak ingin kembali kecolongan dalam memastikan lurah menjalankan tugasnya.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” tegasnya.
Ia juga meminta camat melakukan penilaian terhadap lurah secara objektif. Penilaian harus berdasarkan kinerja dan fakta di lapangan, bukan karena persoalan pribadi.
“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesannya.
Munafri menegaskan pembinaan dan evaluasi terhadap lurah harus dilakukan secara profesional tanpa kepentingan tertentu.
Selain persoalan kinerja, Munafri juga mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan agar kegiatan masyarakat tidak dijadikan alasan untuk mencari pembiayaan secara berlebihan dari warga.
“Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan,” katanya.
Ia juga meminta setiap kegiatan masyarakat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah.
Sebelum kegiatan dimulai, masyarakat diminta diberikan pemahaman sederhana mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik.
“Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih,” ujarnya.
Munafri tidak ingin kegiatan masyarakat justru meninggalkan persoalan baru berupa tumpukan sampah.
Ia juga meminta aparat kecamatan dan kelurahan mengawasi kebersihan wilayah secara rutin, termasuk mengantisipasi kebiasaan warga membuang sampah sembarangan pada malam hari di lokasi-lokasi sepi.
“Lurah yang ada di wilayah kalian menjadi rutinitas yang harus dijalankan secara baik. Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga,” katanya.
Munafri turut meminta jajaran kecamatan dan kelurahan aktif memperkenalkan berbagai inovasi serta layanan digital Pemkot Makassar kepada masyarakat.
Di antaranya Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus.
Menurutnya, setiap kegiatan pemerintah harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyampaikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai program dan layanan yang tersedia.
Pada akhirnya, Munafri menegaskan ukuran keberhasilan lurah bukan hanya administrasi atau pencapaian target angka. Yang lebih penting adalah kehadiran pemerintah dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi terhadap lurah akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kinerja, kehadiran, kemampuan menjalankan program, respons terhadap persoalan warga, hingga kontribusi menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.
“Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat,” pungkas Appi.
