Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar bersama Hasyim Djohadikusumo dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (7/10/2026), membahas gagasan ABG, capaian WHO Listed Authority (WLA), serta penguatan inovasi dan industri nasional.
Pertemuan Hasyim Djohadikusumo dan Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar membuka percakapan tentang ABG sebagai gagasan yang menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo ke dalam penguatan inovasi, industri, dan ekonomi nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Ada pertemuan yang berlangsung tanpa sorotan kamera, tetapi menyisakan percakapan penting tentang arah pembangunan Indonesia.
Salah satunya ketika Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar bertemu Hasyim Djohadikusumo di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Hasyim merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga dikenal sebagai adik Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya berbicara mengenai gagasan ABG yang dikembangkan BPOM sebagai pendekatan kolaboratif untuk memperkuat hubungan antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha.
Di hadapan Hasyim, Taruna menjelaskan bagaimana ABG diarahkan bukan berhenti sebagai konsep kelembagaan, melainkan menjadi instrumen untuk menerjemahkan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo ke dalam kerja konkret yang menyentuh masyarakat dan dunia usaha.
Hasyim memberikan apresiasi terhadap konsep tersebut. Menurut Hasyim, pendekatan ABG memiliki relevansi dengan Asta Cita karena mempertemukan pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan kekuatan dunia usaha dalam sebuah ekosistem yang dapat mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.
Namun, dalam percakapan itu, ada satu capaian BPOM yang mendapat perhatian khusus dari Hasyim: WHO Listed Authority (WLA). Bagi Hasyim, pencapaian tersebut merupakan salah satu hal yang paling membanggakan dari transformasi BPOM.
Status WLA dari World Health Organization (WHO) menempatkan BPOM dalam kelompok otoritas regulatori nasional yang dinilai memenuhi standar dan kriteria internasional WHO untuk pengawasan produk medis.
“Capaian tersebut, dalam pandangan kita, bukan hanya prestasi kelembagaan BPOM, ini merupakan kebanggaan Indonesia karena menunjukkan bahwa regulator Indonesia mampu mencapai standar global dan memiliki kapasitas pengawasan yang diakui dunia,” kata Taruna.
Dalam percakapan tersebut, capaian WLA juga dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kapasitas regulator yang berada dalam jajaran top ten dunia.
Bagi Hasyim, pencapaian itu memberikan pesan penting: Indonesia tidak hanya sedang membangun industri kesehatan dan obat-obatan, tetapi juga memiliki institusi regulator yang mampu berdiri sejajar dengan regulator kelas dunia.
“Ini kebanggaan Indonesia,” menjadi benang merah apresiasi Hasyim terhadap capaian tersebut.
“Bagi BPOM, pengakuan WLA memiliki arti strategis. Status itu membuka kepercayaan lebih besar terhadap sistem regulasi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi industri nasional dalam ekosistem produk kesehatan global,” ujar Taruna.
Capaian tersebut juga memperlihatkan bahwa transformasi regulator dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada fungsi pengawasan. Ia dapat menjadi modal bagi peningkatan daya saing industri nasional.
Dari Regulasi Menuju Kekuatan Ekonomi
Regulasi obat dan makanan memiliki mata rantai ekonomi yang panjang. Di dalamnya terdapat industri farmasi, pangan olahan, kosmetik, obat bahan alam, UMKM, riset, laboratorium, perguruan tinggi hingga rantai distribusi.
Ketika regulasi memberikan kepastian dan proses pengawasan berjalan efektif, dampaknya tidak berhenti pada kepatuhan administratif.
Ia dapat berkembang menjadi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, potensi dampak ekonomi itu dikaitkan dengan angka sekitar Rp10 triliun per tahun berdasarkan survei BPS.
Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi ekonomi yang dapat muncul dari penguatan ekosistem regulasi, industri, inovasi, dan usaha di sektor obat serta makanan.
Bagi Hasyim, arah tersebut menarik karena memperlihatkan bagaimana sebuah gagasan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi.
“ABG menjadi jembatan yang mempertemukan kepentingan negara, pengetahuan dan dunia usaha dalam satu agenda: mendorong regulasi agar ikut menciptakan nilai ekonomi,” kata Taruna.
Percakapan Hasyim dan Taruna juga memperlihatkan bahwa isu obat dan makanan semakin sulit dipisahkan dari agenda besar ketahanan nasional.
Ketersediaan obat, penguatan industri farmasi, keamanan pangan, pengembangan bahan baku, hilirisasi riset serta kemampuan industri dalam negeri merupakan bagian dari fondasi kemandirian bangsa.
Di tengah tuntutan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, pendekatan seperti ABG menawarkan jalur lain: memperkuat kapasitas nasional agar Indonesia mampu menghasilkan produk, teknologi, inovasi dan industri yang berdaya saing.
Di sinilah Asta Cita menemukan bentuk konkretnya. Gagasan besar tentang pembangunan nasional harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang bisa dirasakan pelaku usaha, peneliti, industri, UMKM dan masyarakat.
Dan BPOM, melalui transformasi yang didorong Taruna Ikrar, sedang mengambil bagian dalam proses tersebut.
Pertemuan dengan Hasyim Djohadikusumo menjadi salah satu penanda bahwa regulasi obat dan makanan kini memiliki percakapan yang lebih luas: bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga tentang bagaimana negara menciptakan ekosistem yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah regulator tidak hanya diukur dari banyaknya aturan yang dibuat. Ia juga diukur dari seberapa jauh regulator mampu menciptakan kepastian, menjaga keamanan, mendorong inovasi dan memperkuat daya saing nasional.
Dan bagi Hasyim, capaian WLA serta gagasan ABG menunjukkan bahwa BPOM sedang bergerak dalam ruang tersebut: menjadikan kekuatan regulasi sebagai bagian dari kekuatan Indonesia.
“Ini sebuah kebanggaan yang tidak berhenti pada pengakuan dunia, tetapi diharapkan bermuara pada manfaat nyata bagi industri, masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkas Taruna. (AE)
