menitindonesia, MAKASSAR — Aksesibilitas aplikasi Lontara+ milik Pemerintah Kota Makassar menjadi sorotan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Organisasi tersebut menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan publik digital secara setara.
Rekomendasi itu disampaikan dalam audiensi SAFEnet dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar di Ruang Rapat Diskominfo Makassar, Kamis (22/10/2026). Pertemuan tersebut diterima langsung Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem.
Dalam materi kajiannya, SAFEnet mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperkuat pada aplikasi Lontara+. Aspek tersebut meliputi aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar, penyediaan informasi yang ramah bagi penyandang disabilitas tuli, kemudahan navigasi bagi pengguna dengan hambatan motorik, serta penyederhanaan struktur menu dan konten aplikasi.
SAFEnet juga merekomendasikan penguatan integrasi layanan dasar, transparansi dan perlindungan data pribadi, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi layanan digital.
BACA JUGA:
Parkir Liar di Makassar Disikat Tim SIGAP, 589 Kendaraan Ditindak Selama 9 Bulan
Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi SAFEnet, Aseanty Pahlevi, mengatakan kajian tersebut merupakan bagian dari perhatian organisasinya terhadap pemenuhan hak digital yang inklusif selama tiga tahun terakhir.
Menurutnya, Makassar dipilih sebagai salah satu fokus kajian dengan mempertimbangkan perkembangan transformasi digital dan berbagai capaian pemerintah kota, termasuk pengembangan aplikasi Lontara+ sebagai platform layanan publik.
“Selama tiga tahun terakhir, kami fokus pada isu hak digital yang inklusif. Kami memilih Makassar karena melihat berbagai capaian dan penghargaan yang diperoleh, termasuk kehadiran aplikasi Lontara+ sebagai salah satu inovasi layanan digital pemerintah kota,” ujar Aseanty.
Dia menjelaskan, kajian dilakukan melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pihak untuk mengidentifikasi tantangan aksesibilitas layanan digital bagi penyandang disabilitas.
Dari proses tersebut, Lontara+ dipilih sebagai fokus kajian karena dinilai strategis dalam mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan publik masyarakat.
“Lontara+ merupakan aplikasi yang strategis untuk kami kaji dan uji aksesibilitasnya. Dari hasil tersebut, kami menyusun sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan layanan digital yang semakin inklusif,” jelasnya.
Aseanty menekankan, aksesibilitas seharusnya menjadi bagian dari proses pengembangan aplikasi sejak tahap awal, bukan sekadar penyesuaian setelah layanan diluncurkan.
Dia berharap rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan Pemkot Makassar untuk meningkatkan aksesibilitas Lontara+, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.
“Harapan kami tentu pemenuhan hak digital bagi penyandang disabilitas dapat semakin terwujud, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem, menyambut baik rekomendasi yang disampaikan SAFEnet. Dia menilai masukan tersebut sejalan dengan upaya Pemkot Makassar mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
“Kami menyambut baik rekomendasi yang disampaikan SAFEnet. Apalagi Kota Makassar memang terus didorong menjadi kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Tentu masukan ini menjadi hal positif dalam pengembangan layanan digital yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat,” ujar Roem.
Menurut Roem, pengembangan layanan publik berbasis digital harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata.
