Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam suasana haru di Istana Kepresidenan, menyusul keputusan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Di antara Poros Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas, momentum pergantian wakil presiden, juga bisa menjadi kesempatan untuk menghadirkan standar baru kepemimpinan nasional.
Oleh: Akbar Endra (Jurnalis, Pemerhati Politik)
menitindonesia, ESEI POLITIK — Beberapa hari terakhir, saya mengikuti eskalasi politik nasional melalui berbagai platform digital, terutama YouTube. Menyimak pernyataan para tokoh, mengikuti diskusi politik, mencermati konferensi pers pejabat negara, hingga membaca perkembangan demi perkembangan yang muncul hampir setiap hari. Ada sesuatu yang terasa berbeda dalam dinamika politik kali ini. Persoalan demi persoalan datang beriringan, saling berkelindan, dan perlahan membentuk situasi politik yang semakin kompleks.
Puncaknya, publik dikejutkan oleh keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan kemudian menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 menjadi salah satu latar belakang utama peristiwa tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusannya pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Meskipun permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, pertimbangan MK tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Dua perkembangan hukum itu memperbesar tekanan politik. Sejumlah anggota DPR kemudian mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di tengah tekanan tersebut, Gibran akhirnya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Sebuah peristiwa politik yang tentu memiliki konsekuensi konstitusional dan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Namun, dinamika politik Indonesia tidak berhenti pada persoalan ijazah dan pengunduran diri seorang wakil presiden.
Ada peristiwa lain yang tidak kalah menyita perhatian: terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Kasus ini berkembang menjadi persoalan serius karena penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, anggota parlemen, jurnalis, aktivis, hingga kalangan masyarakat sipil.
Pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan keterlibatan empat perwira tinggi Polri dalam perkara tersebut. LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal.
Lebih jauh, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Namun, dugaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan membutuhkan pembuktian tersendiri. Penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar.
Terlepas dari bagaimana kelak pembuktian hukumnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius. Ia menyentuh keamanan negara, integritas institusi, dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.
Bayangkan, ketika persoalan legitimasi pencalonan wakil presiden sedang menjadi perdebatan hukum dan politik, pada saat bersamaan muncul perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden yang kemudian berkembang menjadi penyelidikan dugaan makar.
Dua peristiwa berbeda, tetapi bertemu dalam satu ruang yang sama: stabilitas politik dan masa depan pemerintahan.
Indonesia sedang menyaksikan fase politik yang membutuhkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan kedewasaan para pemimpin.
Melampaui Kalkulasi Tiga Poros Politik
Dalam membaca peta politik nasional, setidaknya terdapat tiga poros yang tidak bisa diabaikan: Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas.
Poros Hambalang merepresentasikan pusat kekuasaan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Poros Teuku Umar merupakan representasi kekuatan politik Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Sementara Poros Cikeas merujuk pada kekuatan politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.
Ketiganya memiliki sejarah, jaringan, pengaruh, serta kepentingan politik yang berbeda. Dalam perjalanan politik Indonesia, relasi di antara ketiga poros tersebut turut membentuk konfigurasi kekuasaan nasional.
Karena itu, pengisian jabatan wakil presiden hampir pasti tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik. Ada kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan, keseimbangan koalisi, komunikasi antarkekuatan politik, hingga kesinambungan agenda pembangunan.
Poros Hambalang tentu memiliki kepentingan menjaga efektivitas pemerintahan. Poros Teuku Umar memiliki posisi politik tersendiri sebagai kekuatan besar di luar pemerintahan. Sementara Cikeas juga memiliki pengalaman dan jaringan politik yang tidak bisa diabaikan.
Akan tetapi, ada satu hal yang perlu dijaga: jangan sampai kebutuhan mencari wakil presiden berubah menjadi semata-mata transaksi politik elite.
Indonesia terlalu besar untuk menentukan kualitas kepemimpinan nasional hanya berdasarkan kedekatan, kompromi, atau pembagian pengaruh politik.
Kepentingan partai dan stabilitas koalisi memang penting. Namun, kepentingan bangsa seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih tinggi.
Di sinilah Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak selalu harus dibangun melalui pendekatan politik konvensional.
Selama ini, pembicaraan mengenai calon wakil presiden hampir selalu didominasi nama-nama politisi, pimpinan partai, mantan pejabat, atau tokoh yang memiliki basis kekuatan elektoral.
Hal tersebut dapat dipahami karena demokrasi memang memberikan ruang bagi kompetisi politik dan representasi kekuatan masyarakat.
Namun, demokrasi juga tidak membatasi kepemimpinan nasional hanya pada mereka yang tumbuh dari rahim partai politik.
Ada ruang bagi kalangan profesional, akademisi, ilmuwan, diplomat, dan tokoh dengan pengalaman internasional untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan negara.
Justru dalam situasi ketika tantangan bangsa semakin kompleks, Indonesia perlu membuka perspektif yang lebih luas.
Kita membutuhkan figur yang tidak hanya memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga mengerti bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan perubahan global memengaruhi masa depan sebuah bangsa.
Dunia sedang bergerak dalam kompetisi yang semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi, kecerdasan buatan, bioteknologi, kesehatan, energi, dan kualitas sumber daya manusia.
Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi akan memiliki posisi lebih baik dalam percaturan global.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi kemajuan negara lain. Indonesia harus memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan teknologi sendiri.
Karena itu, seorang wakil presiden dengan wawasan global dan tradisi intelektual yang kuat dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional.
Lalu, seperti apa figur yang layak disebut negarawan profesional berkelas dunia?
Pertama, memiliki kapasitas akademis dan intelektual yang teruji. Pendidikan bukan semata-mata soal gelar, melainkan kemampuan memahami persoalan secara mendalam, berpikir kritis, serta menawarkan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.
Kedua, memiliki pengalaman internasional. Pernah berinteraksi dengan komunitas ilmiah, lembaga internasional, institusi pendidikan terkemuka, dan berbagai pusat pengembangan teknologi dunia. Pengalaman global harus mampu diterjemahkan menjadi kontribusi konkret bagi kepentingan nasional.
Ketiga, memiliki rekam jejak kepemimpinan kelembagaan. Seorang negarawan tidak cukup hanya pandai berbicara atau memiliki reputasi akademis. Ia harus pernah mengelola organisasi, mengambil keputusan, membangun sistem, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
Keempat, memahami hubungan antara sains, teknologi, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan manusia. Persoalan bangsa tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Diperlukan pemikiran lintas disiplin yang mampu melihat hubungan antara berbagai kepentingan strategis negara.
Kelima, memiliki integritas dan kemampuan diplomasi. Seorang wakil presiden harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia harus dapat bekerja melampaui perbedaan politik dan kepentingan sektoral.
Keenam, memiliki orientasi pengabdian, bukan ambisi kekuasaan. Jabatan wakil presiden bukan panggung untuk membangun popularitas pribadi atau mempersiapkan kompetisi politik berikutnya. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Kriteria-kriteria ini penting karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menghubungkan kepentingan nasional dengan perkembangan dunia.
Ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan dalam membicarakan figur pengganti Gibran: hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan mekanisme yang jelas. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
Artinya, Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengusulkan dua figur yang dapat dipertimbangkan MPR.
Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden merupakan pembantu Presiden yang menjalankan tugas sesuai kewenangan dan penugasan konstitusional. Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun di atas kepercayaan, koordinasi, dan kesamaan orientasi dalam menjalankan pemerintahan.
Wakil Presiden tidak perlu menjadi pusat kekuasaan tandingan. Namun, ia juga tidak boleh hanya menjadi pelengkap seremoni kenegaraan.
Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memiliki kapasitas untuk mengawal agenda strategis, memberikan pertimbangan berbasis pengetahuan, membangun komunikasi internasional, dan membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Prabowo membutuhkan mitra kerja yang bisa memperkuat pemerintahannya, bukan figur yang justru menambah kompleksitas hubungan kekuasaan.
Di sinilah kedewasaan seorang negarawan diuji. Ia harus mampu bekerja dalam satu garis kepemimpinan, tanpa kehilangan integritas, independensi berpikir, dan tanggung jawab profesional.
Pergantian wakil presiden pada pertengahan masa pemerintahan bukanlah peristiwa yang lazim. Karena itu, proses ini semestinya tidak dipandang sebagai urusan administratif semata.
Ini adalah kesempatan untuk menaikkan standar kepemimpinan nasional. Poros Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas boleh saja memiliki kalkulasi politik masing-masing. Partai-partai politik juga memiliki kepentingan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Semua itu merupakan bagian dari realitas demokrasi.
Namun, Indonesia membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kompromi politik.
Kita membutuhkan negarawan yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman internasional, kemampuan memimpin institusi, integritas, dan visi pembangunan yang jauh ke depan.
Figur yang memahami bahwa jabatan publik bukan tujuan akhir sebuah perjalanan karier, melainkan ruang pengabdian untuk menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
Prabowo memiliki kesempatan untuk menjadikan momentum ini sebagai bagian dari penguatan kualitas pemerintahannya.
Sebab, sejarah kepemimpinan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berhasil menduduki jabatan, tetapi juga oleh standar kualitas orang-orang yang dipercaya menjalankannya.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan politisi. Indonesia juga tidak kekurangan orang-orang yang memiliki ambisi untuk menduduki jabatan publik.
Yang harus terus kita cari adalah negarawan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri.
Indonesia membutuhkan Wakil Presiden berkelas dunia. Bukan karena ingin terlihat hebat di mata negara lain, melainkan karena rakyat Indonesia berhak mendapatkan kualitas kepemimpinan terbaik untuk menghadapi masa depan.
