Akademisi UMI Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilwalkot Makassar

Ilyas Billa - Akademisi Umi. (Foto Dokpri)
Bawaslu mencatat 67 laporan – Bawaslu menerima laporan dan adanya temuan pegawai negeri tidak netral. Adanya indikasi aparatur sipil negara (ASN) bermain politik, Ilyas Billa pun minta ASN tidak masuk dalam pusaran politik praktis di Pilkada Makassar. 
menitindonesia.com, MAKASSAR – Akademisi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Ilyas Billa, turut mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar senantiasa menjaga netralitas pada Pilwalkot Makassar 2020. Hal itu menyusul banyaknya laporan dan temuan dugaan keberpihakan abdi negara kepada kandidat tertentu.
Berdasarkan data Bawaslu Sulsel, per September 2020 saja tercatat 67 laporan dan temuan terkait ASN yang diduga melanggar netralitas. Hal itu belum termasuk laporan dan temuan pada bulan September berjalan dan Oktober. Bahkan, terakhir marak diberitakan ada oknum pejabat yang menghadiri kegiatan salah satu kandidat.
Menurut Ilyas, posisi ASN memang cukup dilematis pada tiap perhelatan pilkada. Musababnya, ASN berbeda dengan TNI-Polri yang memang tidak memiliki hak pilih. ASN mempunyai hak pilih, tapi tidak boleh terang-terangan menunjukkan keberpihakan, apalagi terlibat politik praktis.
“Memang ini menjadi masalah para ASN. Mereka punya hak pilih tetapi tidak boleh terang-terangan memihak kepada siapapun calonnya. Demi Pilwalkot Makassar 2020 yang jujur dan adil, ASN harus netral dan bagi mereka yang terbukti tidak netral, maka otoritas terkait harus memberikan sanksi tegas,” ucap dia, Kamis (8/10/2020).
Menurut Ilyas, sikap netral ASN harus ditunjukkan secara paripurna. Bukan hanya dalam keseharian, tapi juga saat ‘berselancar’ di dunia maya. Tidak sedikit abdi negara yang terkadang tidak bijak dalam bermedia sosial dengan memamerkan dukungan atau sekadar simbol dukungan.
Ilyas yang merupakan akademisi dari Fakultas Hukum UMI Makassar menyampaikan keberpihakan ASN sangatlah berpengaruh pada hasil pilkada. Apalagi, bila abdi negara itu memiliki posisi strategis atau berstatus pejabat. Mereka bisa saja menyalahgunakan wewenang untuk mengarahkan dukungan warga ke kandidat tertentu.
“Hal-hal seperti itulah yang harus dihindari, kita tidak mau Pilwalkot Makassar 2020 dipenuhi kecurangan, apalagi jika dilakukan oleh ASN atau memanfaatkan ASN. Mari merayakan pesta demokrasi secara jujur dan adil demi lahirnya pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat dan tentunya berintegritas,” tutupnya.  (**)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini