menitindonesia, JAKARTA – Adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar secara ilegal di Sibolangi, Dili Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum, Jumat kemarin, ditanggapi Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Efendi.
“Runtuh demokrasi jika caranya seperti ini, pencaplokan partai dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tanpa ada mekanisme yang jelas,” ujar Dede melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (6/3/2021).
Dia menilai banyak kekeliruan dalam pelaksanaan KLB tersebut, tak hanya soal kepesertaan dan bertentangan dengan AD ART Partai Demokrat, tapi yang juga tak kalah pentingnya, pelaksanaan KLB terebut juga melanggar aturan protokol kesehatan di saat masih pandemi Covid-19.
“Sekarang kita bisa menilai, memang benar ada kekuatan besar yang ingin memecah belah Demokrat yang sedang baik-baiknya di masyarakat, hanya untuk kepentingan kendaraan politik,” katanya.
Terkait para peserta KLB, Dede menyebut tidak ada satupun unsur resmi dari Partai Demokrat yang hadir. Lagipula, jumlah yang hadir hanya 33 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari total 514 DPC yang ada.
“Yang hadir mungkin kader tapi bukan pengurus resmi. Hanya ada beberapa pengurus yang datang dan jumlahnya hanya 33 DPC dari 514 jumlah DPC. Jadi sangat jauh dari syarat untuk melakukan KLB,” jelas Dede.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan apapun yang terjadi, Partai Demokrat akan tetap berjuang mempertahankan kepengurusan yang resmi dan sah sesuai AD/ART yang sudah di sahkan dan diakui pemerintah sejak tahun lalu. Ia pun akan mendukung AHY dalam kondisi apapun.
“Harus dong (mendukung AHY), saya tetap bersama AHY,” pungkasnya. (andi ade zakaria)