Kepala BKD Sulsel Usulkan Sekdis PUTR Edi Rahmat Dipecat Sebagai ASN

Kepala BKD Pemprov Sulsel, Imran Jausi. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi menyampaikan, setelah ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edi Rahmat, akan dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, BKD Sulsel telah memberhentikan sementara Edi Rahmat sebagai ASN, karena dia telah tertangkap tangan oleh KPK menerima suap dan melakukan korupsi.
“Aturannya sudah jelas, karena dia korupsi, maka sebagai ASN, yang bersangkutan harus diberhentikan (dipecat),” kata Imran, Jumat (5/3/2021).
Ia juga mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan surat pemecatan kepada Edi Rahmat.
Seperti diketahui, Edi ditangkap KPK karena menerima uang sogokan dari Agung Sucipto–kontraktor asal Kabupaten Bulukumba yang memonopoli proyek infrastruktur di Sulsel–sejumlah Rp2 miliar yang disembunyikan di rumah dinasnya.
Imran menjelaskan kewenangan Plt Gubernur untuk menjatuhkan sanksi pemecatan kepada ASN yang melangar, harus izin dari Mendagri. “Tapi pasti dia dipecat!” ucapnya.
Menurut Imran, keputusan KPK yang menetapkan Edi Rahmat menjadi dasar oleh pihaknya mengusulkan pemencatannya.
“Nanti kalau sudah inkra keputusannya di Pengadilan Tipikor, maka edi diberhentikan secara tidak hormat,” ujar Imran.
Dijelaskan, Edi Rahmat adalah salah satu ASN yang dianggap dekat dengan Gubernur non aktif HM Nurdin Abdullah. Edy Rahmat, kata dia, adalah ASN yang eksodus dari Pemkab Bantaeng ke Pemprov Sulsel setelah HM Nurdin Abdullah menjabat Gubernur Sulel tahun 2018. (andi ade zakaria)