Terkait Rencana Penghentian Twin Tower, Lutfi A Mutty: Pelan-pelan

menitindonesia, MAKASSAR – Rencana Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, menghentikan pembangunan Twin Tower atau Menara Kembar milik Pemprov Sulsel yang dibangun di Kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), Pantai Losari Makassar, ditanggapi Staf Khusus Gubernur Sulsel, Lutfi A Mutty.
Politisi Partai Nasdem itu meminta Walikota Makassar agar tidk tergesa-gesa mengambil keputusan penghentian. Menurut Lutfi antara Pemprov dan Pemkot Makassar merupakan satu kesatuan dalam sistim tata kelolah pemerintahan.
“jika ada hal yang mengarah ke konflik kewenangan, sebaiknya diselesaikan lewat dialog,” kata Lutfi, Senin (8/3/2021).
Terkait pembangunan Twin Tower, kata dia, merupakan proyem provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kalau ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaannya, tidak elok jika serta merta langsung dihentikan, tapi semestinya dibicarakan dan diselesaikan secara bersama antara Pemprov dan Pemkot Makassar.
Menurut mantan Bupati Luwu Utara dua periode itu, mengingatkan pembangunan Twin Tower itu, adalah proyek yang sudah terikat kontrak antara Pemprov Sulsel dengan PT Waskita Karya.
“Jika ini mau dihentikan, maka yang punya kewenangan untuk menghentikannya adalah Pemprov Sulsel, dalam hal ini Plt Gubernur selaku owner, makanya pelan-pelan dulu. Lakukan koordinasi ke Pemprov,” ujarnya.
Namun, kata dia, kalau Walikota memiliki argumen administratif dan argumen hukum, boleh saja mengusulkan penghentiannya kepada Gubernur Sulsel yang saat ini dijabat oleh Wakil Gubernur selaku pelaksana tugas Gubernur.
“Kalau ada hal-hal yang belum dipenuhi, baik masalah perizinan maupun hal lainnya, harus terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi. Bisa diatasi bersama solusinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Lutfi menambahkan, kalau sudah diabicarakan bersama antara Pemprov dan Pemkot (Plt Gubernur dan Walikota) tidak ada titik temunya, kata dia, Walikota bisa mengadukan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan mediasi.
“Kalau mediasi Mendagri belum ada titik temunya, Walikota bisa lakukan gugatan ke PTUN. Di tengah Covid-19 dan pendemi ini, seharusnya pemerintah di semua level mestinya berkolaborasi dan bersinergi,” terang Lutfi. (andi ade zakaria)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini