menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan Selle KS Dalle, mengecam keras pihak-pihak yang selalu mewacanakan jabatan Presiden bisa dijabat hingga tiga periode.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel itu, menilai wacana jabatan presiden diperpanjang tiga periode adalah pikiran sesat yang sangat merusak tatanan demokrasi. Tak hanya itu, kata Selle, wacana tersebut mengkhianati perjuangan reformasi 98.
“Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan, dia tidak mau memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode. Jokowi malah pernah bilang, kalau ada yang menginginkan jabatan Presiden hingga tiga periode, berarti orang tersebut sedang cari muka atau mau menjilat. Tapi herannya malah ada yang terus menerus mewacanakannya, itu jelas pengkhianatan terhadap gerakan reformasi 98,” kata Selle KS Dalle melalui keterangannya, Minggu (20/6/2021).
Selle mengingatkan, salah satu kesalahan dasar rezim Orde lama dan Orde Baru, yakni masa jabatan Prsiden dijabat oleh seseorang terlalu lama, lebih dari 10 tahun. “Ini yang memicu kemarahan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa,” ucapnya.
Selle menambahkan, ketika itu Soekarno dan Soeharto, hanya tahu naik tahta kekuasan, tetapi lupa cara turun dari tahta kekuasaan secara baik. Akhirnya keduanya ditumbangkan karena maraknya aksi-aksi demonstrasi.
“Soekarno, atas dorongan PKI, pernah menetapkan masa jabatan Presiden seumur hidup, begitu juga Soeharto, menyelewengkan Pancasila dengan cara sok pancasilais dan berkuasa lebih 32 tahun. Keduanya diturunkan secara tidak bermartabat. Sejarah buruk itu jangan lagi terulang,” ujarnya.
Dia berharap, penjilat dan orang-orang pencari muka di hadapan kekuasaan agar berhenti mewacanakan jabatan presiden hingga tiga periode. Menurutnya, mereka yang mendukung gagasan itu, hanyalah kelompok-kelompok oportunis dan petualang-petualang politik.
“Presiden sendiri sudah tegas tidak mau tiga periode dan tidak mungkin memilih jalan tragis mengakhiri kekuasaannya. Pasti Pak Jokowi akan memilih jalan yang terhormat dan bermartabat. Pihak-pihak yang mewacanakan jabatan presiden tiga periode, itu orang tidak punya harga diri, moralnya sangat rendah,” ujarnya.
Sebelumnya, muncul komunitas relawan bernama Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024 diprakarsai oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Qodari mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa diamandemen. Bahkan, kata dia, di Indonesia sudah 3 kali diamandemen, dan di Amerika sendiri, sudah lebih dari 25 kali melakukan amandemen konstitusi mereka.
“Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa,” kata Qodari usai syukuran atas gagasannya mengusulkan jabatan Jokowi tiga Periode Presiden, Sabtu, kemarin. (roma)