menitindonesia, JAKARTA – Presiden Jokowi melarang vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan.
Penegasan Presiden tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).
Sementara, Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, jauh sebelumnya sudah pernah meminta pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya. Hal ini merujuk pada beberapa kejadian yang dilihatnya, layanan kesehatan selama pandemi Covid-19 tampak seperti diperdagangkan.
“Pola kesehatan tampak seperti untuk dagang. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya dengan alasan apapun,” ungkap Ribka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, BPOM, dan Bio Farma pada tanggal 12 Januari 2021, lalu. (roma)