Diduga Dalangi Demo Tuntut PM Malaysia Mundur, Mahathir Mohammad Diperiksa Polisi

Mahathir Mohammad saat diinterogasi aparat kepolisian Malaysia. (Foto: ist dari twiter Mahathir)
menitindonesia, MAKASSAR – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengungkakan bahwa dirinya telah diinterogasi polisi diduga turut menggerakkan demo menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mundur karena dinilai gagal menangani pandemi Covid-19.
“Saya telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait penyelidikan mengenai perkumpulan di Dataran Merdeka pada 2 Agustus lalu,” tulis Mahathir akun Twitternya @chedetofficial, Senin (9/8/2021).
Mahathir dimintai keterangan di kantornya di Putrajaya pada Senin sore. Menurut laporan media online di Malaysia, empat petugas kepolisian mendatangi kantor Mahathir dan melakukan introgasi.
Diketahui sebelumnya, Mahathir bersama sejumlah tokoh oposisi lainnya, termasuk Anwar Ibrahim, memang ikut aksi demonstrasi untuk menuntut Muhyiddin Yassin mundur di depan kompleks parlemen pada Senin pekan lalu.
Mereka berkumpul di Dataran Merdeka setelah tak diperbolehkan masuk ke gedung parlemen, padahal para anggota legislatif dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas penanganan Covid-19.
Muhyiddin membatalkan sepihak rapat tersebut. Menurut sejumlah media, Muhyiddin membatalkan rapat itu untuk menghindari mosi tidak percaya yang diperkirakan bakal diajukan oposisi dalam pertemuan.
Pihak oposisi memang sedang terus menyerukan pengunduran diri Muhyiddin yang dianggap gagal menangani pandemi Covid-19.
Pemerintah memang sempat menerapkan lockdown untuk membendung gelombang Covid-19. Namun, kasus Covid-19 di Malaysia masih terus melonjak.
Partai terbesar di koalisi pemerintahan, UMNO, pun menarik dukungannya. Dengan demikian, Muhyiddin dituding tak lagi memegang suara mayoritas di parlemen.
Posisi Muhyiddin makin tak diuntungkan imbas perselisihan dengan Raja Malaysia, Sultan Abdullah, menyoal status darurat Covid-19.
Raja meminta pemerintah mendiskusikan status darurat nasional yang mestinya selesai pada 1 Agustus. Namun, pemerintah malah mendeklarasikan pencabutan status darurat tanpa konsultasi.
Pihak oposisi lantas menuduh pemerintahan Muhyiddin melanggar konstitusi karena mencabut status darurat tanpa sepengetahuan raja. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini