LSM-PILHI dan FAKK Akan Laporkan PT BEP dan Dirjen Minerba ke KPK Terkait Dugaan Korupsi RKAB Tahun 2019

Aktifis LSM, PILHI Syamsir Anchi dan FAKK, Ahmad Mabbarani serta Asrul Nurdin, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) dan Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) mengagendakan melaporkan dugaan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Minerba terhadap persetujuan RKAB tahun 2019 kepada PT Batuah Energi Prima (BEP) di Kalimantan Timur.
Ketua LSM-PILHI, Syamsir Anchi, menyampaikan dalam keterangannya, bahwa penerbitan persetujuan RKAB kepada BEP diduga dipaksakan oleh oknum di Direkterat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI.
“Semestinya IUP PT BEP dicabut atas adanya dugaan keras penyalahgunaan perizinan. Namun oleh Dirjen Minerba, malah diberi persetujuan RKAB Tahun 2019 kepada PT BEP sebanyak 2.997.086 metric ton. Ada apa? Ini patut diduga terdapat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oknum di Dirjen Minerba bersama PT BEP,” kata Syamsir Anchi melalui keterangannya, Minggu (10/4/2022).
Lebih lanjut, dalam keterangannya, PILHI dan FAKK menduga Direktur PT BEP, telah bertindak secara ilegal, padahal dia tengah tersangkut tiga kasus dugaan pidana yang juga diduga mejadi aktor intelektual mafia pailit PT BEP.
“Kami menduga telah terjadi tindak pidana korupsi gratifikasi atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh oknum-oknum di Dirjen Minerba bersama dengan Saudara Erwin Rahardjo yang berpotensi merugikan negara hingga mencapai triliunan,” jelas Syamsir Anchi.
Dia mengaku saat ini sudah mengumpulkan bukti kesaksian adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pemberian persetujuan RKAB tahun 2019 kepada BEP.
“PILHI dan FAKK sudah menyusun laporannya beserta bukti kesaksian, sudah lengkap sesuai hasil penelusuran kami. Laporan ini akan kami bawa langsung ke KPK nanti agar bisa dilakukan penegakan hukum atas dugaan korupsi pertambangan ini,” terangnya.
Sementara itu, Ketua FAKK, Ahmad Mabbarani, yang juga memberikan keterangan pers bersama Syamsir Anchi, mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan bahan untuk dilaporkan dan memudahkan KPK melakukan penyelidikan.
“Kami melampirkan beberapa keterangan saksi yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara bernilai triliunan dan sangat berpotensi merusak lingkungan hidup ini,” ujar Ahmad Mabbarani.
Dia berharap, Ketua KPK, Firli Bahuri dan para Pimpinan KPK, memberikan perhatian untuk penegakan hukum dan penindakan korupsi pertambangan.
“Ini sangat penting diusut. Nilai kerugian negara bisa mencapai triliunan. Tugas penegak hukum menyelidiki dan menemukan bukti-bukti yang bisa mengungkap laporan kami ini. Tugas kami hanya melaporkan dan menyertakan bukti awal,” ujarnya.
Sebelumnya, marak diberitakan di berbagai media online, aksi premanisme yang melibatkan Erwin Rahardjo yang mengaku sebagai Direktur PT BEP. Namun, konsesi pertambangan batubara yang dikelolah oleh Erwin, tidak memiliki jalan hauling sendiri.
Dengan mengerahkan puluhan anggota ormas dengan dibekali senjata tajam, mereka menyerobot lahan milik orang lain, yang sudah ditetapkan pemiliknya menjadi areal pelaksanaan program penamanan sejuta pohon.
Kasus ini sempat ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur, sehingga kasus premanisme yang sempat mencuat ini bisa dicegah. (roma)