Terjadi Lagi Penikahan Dini di Wajo, Kadis DP3A Pemprov Sulsel Dorong Masyarakat Melindungi Anak

Kaepala DP3A Pemprov Sulsel, dr Fitriah Zainuddin. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Sulsel, dr Fitriah Zainuddin, SKM, menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap perkawinan anak yang kembali terjadi di Sulawesi Selatan.
Mendengar terjadi lagi pernikahan anak di Kabupaten Wajo, dr Fitria Zainuddin, SKM, mengatakan pihaknya langsung melakukan koordinasi dan penjangkauan agar dapat mengetahui gambaran secara utuh mengenai kasus perkawanan anak tersebut.
“Tim UPT PPA Provinsi dan Kepala UPT Kabupaten Wajo, bersama-sama mengunjungi rumah orang tua anak tersebut. Kami menyampaikan kepada mereka dan warga yang hadir, dampak buruk akibat perkawinan anak ini,” kata Fitria Zainuddin dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
Dia menambahkan, berulangnya kejadian kasus perkawinan anak di daerah, harus menjadi perhatian penuh. Menurut Fitria, edukasi dan promosi yang telah dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi, diperluas jangkauannya, dengan lebih banyak melibatkan peran lembaga masyarakat, media, dan akademisi.
“Peran para pihak ini sudah kita lakukan. Namun, saya harapkan dapat lebih kita kuatkan lagi bersama-sama demi masa depan yg lebih baik bagi seluruh anak-anak di Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Fitria pun mengimbau kepada orang tua dan masyarakat, agar bersama-sama menjaga anak agar terhindar dari perkawinan anak. Dia juga meminta Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah beserta jajaran kependidikan, memperkuat lagi edukasi kepada anak-anak, dan tetap memberikan hak pendidikan bagi anak korban perkawinan anak.
Untuk Dinas Kesehatan beserta jajaran Puskesmasnya, dia menyarankan agar memguatkan koordinasi edukasi dampak negatif perkawinan anak dari aspek kesehatan, seperti resiko kematian ibu melahirkan ataupun kematian bayi, bayi lahir dengan berat badan rendah, resiko anak stunting, dan dari aspek sosial ekonomi, seperti terjadinya perceraian di usia muda ataupun potensi konflik dalam keluarga hingga KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.
“Kepada Kemenag, agar memberikan edukasi masyarakat, pemerintah setempat, dari level desa/kelurahan. Kepada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), sayapun mengajak untuk memaksimalkan peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), PPKBD hingga para kader Bina Keluarga Remaja (BKR) di desa dan pendamping desa untuk turut aktif dan terus menerus melakukan edukasi dan pendampingan kepada keluarga dan masyarakat di desa,” ujar Fitria.
Karena masalah pernikahan anak, lanjut dia, bukan lagi masalah yang harus dipecahkan oleh DP3A sendiri, namun sudah menjadi masalah bersama, yang membutuhkan solusi dan peran aktif seara bersama pula.
:Saya mengajak seluruh sektor baik lembaga masyarakat, media dan terkhusus masyarakat untuk bersama-sama mengkampanyekan Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan. Hentikan tindakan yang merugikan anak kita. Termasuk mempublikasi, bahkan memviralkan kasus anak yang tidak sesuai dengan kode etik perlindungan anak,” terangnya.
Fitriah juga mendorong komunitas pers agar menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi anak.
“Hargai privacy anak. Lindungi anak ta semua!” pungkasnya. (andi esse)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini