Aktifis LSM, PILHI Syamsir Anchi dan FAKK, Ahmad Mabbarani serta Asrul Nurdin, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Forom Anti Kongkalikong (FAKK), Ahmad Mabbarani, dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI), Syamsir Anchi, mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut penanganan kasus dugaan pembobolan Bank Kaltimkaltara yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp240 milyar.
“Sebagai pelapor kasus dugaan pembobolan Bank Kaltimkaltara yang berpotensi merugikan negara Rp240 milyar, hingga saat ini KPK belum memintai kami klarifikasi terkait data yang kami serahkan ke Dumas KPK bulan Februari lalu,” kata Ahmad Mabbarani, melalui keterangannya, Jumat (3/6/2022).
Dia menambahkan, sebagai pelapor resmi kasus tersebut, FAKK dan PILHI rencana akan menemui Dumas KPK, untuk mengetahui sejauh mana progres laporan dan data yang telah kami serahkan sebagai bentuk pelaporan masyarakat ke KPK.
“Ya kami akan temui Dumas KPK, kami mau kejelesan terkait laporan dan data-data yang kami serahkan, sejak bulan dua lalu. Sampai hari ini belum ada penyampaian perkembangan laporan kami,” tandas Ahmad Mabbarani.
Seperti diketahui, Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani, dan Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat – Pusat Informasi Lingkungan Hidup (LSM-PILHI), Syamsir Anchi, pada tanggal 7 Februari 2022, telah mendatangi Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, dengan membawa sekitar 500 massa berunjuk rasa.
Selain menggelar unjuk rasa, FAKK dan PILHI juga menyampaikan laporan terkait hasil investigasi mereka yang menduga terjadi pembobolan uang negara melalui Bank Kaltimkaltara. Dari data yang mereka serahkan, atas peristiwa tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp240 milyar. (roma)
