Hadiri Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi, Ketua DPRD Makassar: Ini Bisa Mencegah Korupsi dan Harus Didukung

Penandatanganan komitmen bersama zona integritas dan sistim manajemen anti korupsi. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menghadiri pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ( SMAP), di Ruang Sidang Prof Dr. Bagir Manan, Pengadilan Negeri Makassar,  Jumat (10/06/2022).
Juga hadir dalam acara tersebut Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, dan Ketua PN Makassar, Sigit Triyono, SH, MH.
Saat acara dimulai, Sigit Triyono, menyampaikan sambuat. Dia menyebutkan, pencanangan WBK sudah dilakukan sejak tahun 2018.
“Tapi tahun ini, semua instansi  akan melaksanakan zona integritas menuju WBK dan SMAP. Ini dicanangkan kembali agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan bebas pungli (suap atau korupsi) bagi warga kota makassar,” kata Sigit Triyono.
Sementara itu, sambutan berikutnya disampaikan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Dia menyampaikan, bahwa warga Makassar, sebenarnya memiliki independensi yang tinggi dan banyak influencer, bukan semata follower (pengikut), serta dikenal sangat kritis.
“Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang, warga tidak segan-segan melempar kritik dan memviralkan lewat sosial media, maupun media massa,” ujarnya.
Selain itu, Danny Pomanto juga menyampaikan, di Makassar banyak konflik yang terjadi, termasuk percekcokan, yang terkadang bermuara di Pengadilan.
“Makanya zona integritas ini sangat penting, karena dampaknya sangat besar bagi warga Makassar. Kalau ini efektif, ringan lagi kerjanya Wali Kota Makassar,” ujar Danny.
Selain Danny, juga Ketua DPRD Kota Makassa, Rudianto Lallo, memberikan tanggapan terkait zona integritas WBK. Dia mengatakan, predikat yang baik dan penghargaan diberikan kepada instansi yang mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan WBK dan SMAP, agar pelayanan publik lebih berkualitas.
“Ini harus kita dukung sebagai upaya yang baik untuk memberikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi dengan membuat zona integritas WBK,” ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama para tamu dan undangan, termasuk Wali Kota dan Ketua DPRD.
Setelah pendandatangan itu, dilanjutkan dengan pelatakan batu pertama Masjid Imamul Hakimin di Kompleks PN Makassar. Peletakan batu pertama dialkukan oleh Ketua PN Makassar, Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Makassar. (andi esse)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini